Fraksi DPRD Bantul tunggu kebijakan bantuan korban banjir

Bantul, (Antara Jogja) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menunggu kebijakan bupati terkait bantuan kepada warga korban banjir beberapa waktu lalu.

"Kami menunggu kebijakan bupati untuk memberikan bantuan kepada korban yang terdampak banjir karena badai Siklon Tropis Cempaka 28 November," kata Ketua Fraksi PKS DPRD Bantul Amir Syarifuddin di Bantul, Jumat.

Hujan deras disertai angin kencang akibat badai Siklon Tropis Cempaka 28 November di wilayah Bantul mengakibatkan banjir, tanah longsor dan pohon tumbang, kejadian itu membuat ribuan warga Bantul mengungsi karena terdampak bencana.

"APBD sudah disepakati dan ditetapkan DPRD, selanjutnya silahkan Bupati menggunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat Bantul, termasuk dalam menangani korban musibah," katanya.

Menurut dia, PKS Bantul sendiri juga menggerakkan kader dan pengurus di semua jajaran untuk melakukan aktivitas pemulihan pascabencana itu melalui kerja bakti membersihkan rumah korban, masjid, fasilitas umum dan lingkungan.

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Bantul Setiya mengatakan dalam meringankan beban korban musibah, semua anggota Fraksi PKS telah diperintahkan menggunakan gaji Desember untuk membantu warga yang menjadi korban banjir.

Ia mengatakan, akan ada dua mekanisme dalam pemberian bantuan, yaitu yang disetorkan ke bendahara untuk kemudian disalurkan melalui struktur partai, dan ada yang disalurkan langsung oleh setiap anggota fraksi di setiap wilayahnya masing-masing.

"Yang melalui bendahara besarannya ditetapkan, msing- masing anggota diatas 50 persen, sementara untuk yang dilakukan sendiri jumlahnya disesuaikan kemampuan dan kebutuhan masyarakat sekitar," katanya.

Menurut dia, kebijakan tersebut dilakukan setelah isu yang kurang sedap terhadap aktivitas DPRD Bantul pascaterjadinya musibah kemarin, sehingga partai mengambil sikap untuk memenuhi apa yang menjadi harapan masyarakat.

"Khilaf dan salah bisa dilakukan siapa saja, tetapi apa yang dilakukan setelahnya itu yang lebih penting. Itu yang disampaikan Pak Ketua kepada kami, dan semua anggota fraksi menerima," katanya.

Ia juga mengatakan, menjadi kebahagiaan bagi kami saat bisa memberikan kemanfaatan kepada masyarakat yang kami wakili, termasuk berbagi dari apa yang menjadi hak kami," katanya.







(T.KR-HRI)