KKP derahkan bantuan 1.427 premi asuransi nelayan

Bantul, (Antara Jogja) - Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2017 menyerahkan bantuan berupa 1.247 premi asuransi nelayan kepada nelayan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Program asuransi nelayan ini sangat bermanfaat bagi nelayan. Saya mengajak nelayan yang hadir di sini untuk segera mendaftar ke Dinas Kelautan dan Perikanan apabila belum terdaftar," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja di Kabupaten Bantul, DIY, Minggu.

Penyerahan premi asuransi nelayan itu dilakukan bersamaan dengan pemberian fasilitasi permodalan kepada nelayan DIY di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pantai Depok Bantul yang dihadiri Anggota Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi.

Pada penyerahan premi asuransi nelayan yang dihadiri ratusan nelayan se-DIY tersebut juga dihadiri tiga orang penerima klaim asuransi nelayan yang mendapatkan santunan sebesar Rp160 juta karena meninggal dunia.

Menurut Sjarief besaran manfaat santunan asuransi nelayan akibat kecelakaan aktivitas penangkapan ikan hingga Rp200 juta apabila meninggal dunia, Rp100 juta apabila mengalami cacat tetap dan Rp20 juta untuk biaya pengobatan.

Sedangkan jaminan santunan kecelakaan akibat selain aktifitas penangkapan ikan Rp160 juta akibat apabila meninggal dunia, cacat tetap Rp100 juta dan biaya pengobatan Rp20 juta.

Pada kesempatan itu, DJPT KKP juga menyerahkan bantuan kapal perikanan berbobot 10 groston sebanyak tiga unit kepada Koperasi Inka Mina Bantul VII Projo Mino, selain itu juga bantuan alat penangkapan ikan 30 paket rawai dasar 1.000 mata pancing.

Sjarief Widjaja juga mengajak nelayan untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan di laut dengan cara ramah lingkungan di perainan Indonesia.

"Mari selalu kita jaga laut kita dan jangan dirusak. Mari gunakan alat tangkap yang benar dan tidak merusak agar ekosistem laut tetap lestari dan berkelanjutan," kata Sjarief.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi mengatakan, laut Indonesia merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kedaulatan negara yang harus dijaga, dilestarikan dan dimanfaatkan untuk dipergunakan bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

"Selama ini kerjasama pemerintah dalam hal ini KKP dengan Komisi IV DPR RI telah terjalin dengan baik. Mari kita dukung program pemerintah ini, kita terus melakukan pengawasan agar bantuan pemerintah terdistribusi dengan baik," katanya. ***1***


(KR-HRI)