12 KK Bantul ikuti program transmigrasi

id Transmigrasi

12 KK Bantul ikuti program transmigrasi

Ilustrasi (tajamnews.blogspot.com)

Bantul, (Antara Jogja) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memberangkatkan sebanyak 12 kepala keluarga untuk mengikuti program transmigrasi di luar pulau Jawa pada tahun 2017.

"Tahun ini rencananya ada 12 KK, yang tujuh KK sudah diberangkatkan ke lokasi tujuan, dua KK berangkat pada 5 Desember, yang lima KK pada 12 Desember," kata Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Bantul Istirul Widilastuti di Bantul, Rabu.

Menurut dia, dua KK transmigran tersebut telah diberangkatkan ke wilayah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, kemudian yang lima KK diberangkatkan Selasa (12/12) malam dengan tujuan wilayah Parudongka, Sulawasi Tengah.

Sedangkan lima KK calon transmigran sisanya rencananya akan diberangkatkan pada 22 Desember ke wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan dan wilayah Bukit Aren, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo.

"Yang lima KK ini tunggu jadwal pemberangkatan kapal dan rencananya pada 22 Desember. Untuk jumlah jiwa yang terakhir ini sebanyak 20 jiwa, kalau yang pertama dua KK itu enam jiwa, sedangkan lima KK ada 17 jiwa," katanya.

Istirul mengatakan sebelum diberangkatkan ke lokasi tujuan transmigrasi, calon transmigran telah diberikan pelatihan bagaimana mengolah lahan pertanian atau perkebunan, sesuai dengan potensi usaha yang digerap di lokasi transmigrasi.

"Seperti di Parudongka itu mayoritas pada sektor perkebunan tanaman lada, sedangkan di Morowali itu sawit. Jadi kita ada pelatihan kepada calon transmigran, termasuk kita kirim ke perguruan tinggi untuk praktik budi daya pertanian dan perkebunan," katanya.

Selain itu, calon transmigran juga dilatih mengoyah kayu di wilayah Desa Wonolelo Bantul selama seminggu, sebab di lokasi tujuan transmigrasi ada kemungkinan memanfaatkan kayu untuk kegiatan ekonomi.

"Transmigrasi ini program sinergi antara kementerian dengan pemerintah daerah, sehingga untuk penganggaran ada kewenangan sendiri-sendiri. Kita bagian anggaran diklat dan pelatihan dan bantuan Rp5 juta per-KK," katanya. ***3***


(KR-HRI)


Pewarta :
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2024