Yogyakarta, (Antara Jogja) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy akan memperketat pengawasan peredaran buku-buku pelajaran dengan memperkuat fungsi tim penilai buku pelajaran yang telah dibentuk.
"Mulai tahun depan tim itu akan kami perkuat, akan kami awasi agar melakukan tugas dengan sungguh-sungguh," kata Muhadjir di Yogyakarta, Kamis.
Hal itu disampaikan Mendikbud untuk merespons peredaran buku pelajaran yang menyebutkan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Pada halaman 64 buku pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 6 SD yang diterbitkan oleh Intan Pariwara dan Yudistira tertera keterangan bahwa negara Israel beribu Kota Yerusalem.
Penguatan fungsi tim penilai buku pelajaran Kemendikbud antara lain akan dilakukan dengan meningkatkan insentif bagi tim itu. "Kami cek insentifnya tidak memadai jika dibandingkan beban tugas mereka," kata dia.
Sementara itu, terhadap buku pelajaran yang menyebutkan Yerusalem adalah Ibu kota Israel, menurut dia, Kemendikbud akan segera menarik buku-buku yang sudah terlanjur beredar. "Buku itu memang harus ditarik," kata dia.
Menurut Muhadjir, buku tersebut beredar tanpa melalui pengujian dari tim penilai atau evaluasi Kemendikbud. "Jadi bisa dikategorikan itu buku liar karena tidak melalui penilaian tim Kemendikbud," kata dia.
Ia meminta seluruh buku pelajaran yang akan diedarkan oleh penerbit agar melalui tim penilai buku pelajaran Kemendikbud terlebih dahulu.
(T.L007)
Berita Lainnya
Menko PMK Muhadjir hadiri Tawur Agung Kesanga di Candi Prambanan
Senin, 11 Maret 2024 5:24 Wib
Wisata Bangsring Underwater jadi contoh desa wisata Indonesia
Jumat, 8 Maret 2024 5:43 Wib
44 petugas ad hoc Pemilu 2024 meninggal dan sakit peroleh santunan
Selasa, 27 Februari 2024 14:54 Wib
Perguruan tinggi kedepankan wajah sosial Indonesia, tegas Menko PMK
Rabu, 21 Februari 2024 5:23 Wib
Kampus punya kebebasan mimbar akademik sampaikan kritik
Kamis, 8 Februari 2024 18:19 Wib
Pemerintah tambah "rest area" hadapi mudik
Rabu, 17 Januari 2024 6:30 Wib
Pemerintah pertimbangkan setop dana LPDP
Rabu, 17 Januari 2024 6:27 Wib
Menko PMK: Pengungsi Rohingya yang diduga memiliki KTP mesti ditelisik
Senin, 18 Desember 2023 13:55 Wib