Pemprov DIY diharapkan atasi kesenjangan kesejahteraan

id kesenjangan kesejahteraan

Pemprov DIY diharapkan atasi kesenjangan kesejahteraan

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto (Dok istimewa)

Yogyakarta (Antaranews Jogja) - Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Eko Suwanto mengharapkan 2018, pemerintah setempat bekerja optimal untuk bersama mengatasi angka kesenjangan kesejahteraan dan menurunkan angka kemiskinan.

"Saat ini, masalah angka kesenjangan kesejahteraan dan angka kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah DIY," kata Eko Suwanto di Yogyakarta, Senin (1/1).

Ia mengatakan setelah perayaan pergantian tahun, diharapkan semua bekerja kembali untuk menjalankan program membawa kesejahteraan rakyat.

"Nyala kembang api sudah padam, saatnya ayo kembali kerja, kerja, kerja dengan semangat yang menggelora. Tahun 2018 adalah tahun kerja keras untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam kehidupan yang tertib dan aman," kata Eko Suwanto.

Selain itu, memasuki tahun 2018, rasa optimisme dan kegembiraan mewarnai perayaan pergantian tahun di DIY.

Warga Yogyakarta dan wisatawan dari luar daerah juga wisatawan asing berbaur dalam aneka kemeriahan menyambut tahun baru.

Kedatangan wisatawan dari berbagai daerah dan asing ini jadi rezeki tersendiri bagi kepariwisataan DIY, sebab mereka membelanjakan uang untuk membeli oleh-oleh juga kuliner selama berwisata.

Hadirnya wisatawan memberikan kesejahteraan bagi rakyat jogja khususnya pedagang bakmi, gudeg, oleh-oleh, penjual kaos suvenir dan lain-lain.

"Rasa optimis di awal tahun ini semoga menjadi energi baik untuk menapaki tahun 2018, kita bersyukur ribuan warga bergembira bersama, bisa rukun dan ramah melayani wisatawan," kata Eko Suwanto.

Secara khusus, politisi muda PDI Perjuangan ini menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru kepada semua rakyat Yogyakarta.

Berbekal keramahan dan kerukunan yang tercermin dalam perayaan tahun baru 2018, ada optimisme rakyat DIY bisa terus membangun kebersamaan. Secara umum selama rangkaian pergantian tahun tidak ada masalah keamanan dan pelanggaran hukum yang menonjol.

"Wisatawan yang datang ke Yogyakarta dan berlibur di sejumlah titik pusat pariwisata terlihat sumringah bisa pelesir dengan aman, ini modal yang baik. Bisa mempromosikan Yogyakarta yang menyenangkan untuk berwisata," katanya.

Beragam titik daerah tujuan baik wisata pantai, wisata alam, wisata heritage sejarah dan budaya, wisata minat khusus, museum hingga desa wisata dan kampung wisata terus bertumbuh di DIY. Tata kelola kepariwisataan yang ada diakui belum secara sepenuhnya terintegrasi dan dipromosikan dengan baik.

Kondisi ini membutuhkan gandeng tangan banyak pihak baik pemerintah, swasta dan insan pariwisata agar ke depan bisa meningkatkan masa tinggal dan waktu kunjungan wisata di Yogyakarta.

"Soal tata ruang hingga masalah parkir masih butuh pembenahan, jika perlu sosialisasi dan edukasi agar selalu ramah terhadap wisatawan perlu digiatkan. DIY sudah punya Peraturan Daerah Nomor 2/2017 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Tata Kelola Transportasi umum juga masih menjadi pekerjaan besar di masa yang akan datang. Kemacetan saat ini menjadi salah satu masalah serius yang harus segera ditangani Pemda DIY bersama bupati dan walikota se DIY," kata dia.

(U.KR-STR)