Legislator dukung pengalihan anggaran infrastruktur untuk rehabilitasi

id Longsor

Legislator dukung pengalihan anggaran infrastruktur untuk rehabilitasi

Komisi III DPRD Kulon Progo, DIY, terjebak material longsoran saat mengecek pembangunan infrastruktur di kawasan Bukit Menoreh. (Foto ANTARA/Mamiek) (Foto ANTARA/Mamiek/)

Kulon Progo (Antara Jogja) - Komisi III DPRD Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendukung pengalihan anggaran di Disdikpora dan DPUPKP untuk anggaran rehabilitasi infrastruktur yang rusak akibat bencana banjir dan tanah longsor pada 28 November 2017.

Ketua Komisi III DPRD Kulon Progo Aji Pangaribawa di Kulon Progo, Jumat, mengatakan sebelum ada evaluasi anggaran APBD 2018 oleh Gubernur DIY Sultan HB X, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Bappeda, DPUPKP, BPBD, Disdikpora, soal pengalihan anggaran untuk penanganan infrastruktur jalan dan sekolah yang rusak akibat becana.

"Berdasarkan rapat koordinasi saat itu, ada pengalihan anggaran sekitar Rp8,7 miliar. Pengalihan itu disetujui oleh Gubernur DIY yang dituangkan dalam evaluasi anggaran APBD 2018 oleh Gubernur DIY Sultan HB X," kata Aji Pangaribawa.

Ia mencontohkan pengalihan anggaran di Disdikpora, seperti pembangunan SD Negeri Percontohan Wates 4, SD Negeri 2 Wates, SD Negeri Tawangsari I sebesar Rp1,6 miliar dialihkan untuk pembangunan SD Negeri Kokap, SD Kanisius dan SD Negeri Sukomoyo yang rusak akibat bencana tanah longsor beberapa waktu lalu.

Pada DPUPKP Kulon Progo dengan adanya bencana alam banjir dan tanah longsor dilakukan pengalihan anggaran, seperti kegiatan pemeliharaan berkala jalan kabupaten di Dudukan-Ngentakrejo sebesar Rp3,4 miliar dan pemeliharaan berkala jalan kabupaten di Sentolo-Ngelo sebesar Rp610 juta, kegiatan peningkatan jalan kabupaten ruas jalan Perwakilan sebesar Rp3 miliar dibatalkan.

Anggaran di DPUPKP sebesar Rp7,1 miliar dialihkan untuk pemerliharaan berkala jalan kabupaten sebesar Rp6,410 miliar di tujuh titik ruas jalan yang ables, di antaranya Gua Kiskendo-Jonggrangan, Pasar Plono-Sinaga.

Kemudian, sisanya untuk rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sebesar Rp1,510 miliar digunakan untuk pengadaan bangunan, seperti pemulihan jaringan irigasi daerah irigasi Mudal, pemeliharaan jaringan irigasi Penggung dan Niten.

"Pengalihan anggaran ini diharapkan mempercepat pemulihan infrastruktur jalan, irigasi dan sekolah yang rusak akibat bencana tanah longsor dan banjir," katanya.

Anggota Komisi III DPRD Kulon Progo Nur Eni Rahayu mengharapkan pemkab menaikan anggaran belanja tidak langsung (BTT) dari Rp2,6 miliar menjadi Rp4,6 miliar. Anggaran BTT sebesar Rp2,6 miliar tidak akan mampu untuk menangani infrastruktur yang rusak akibat bencana selama satu tahun.

"Menaikan BTT supaya kerusakan infrastruktur akibat bencana ditangani cepat dan tidak mengganggu pos anggaran lain," harapnya.



(U.KR-STR)