Pemkab Bantul seragamkan penerimaan pegawai kontrak

Bantul (Antaranews Jogja) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menyerahkan proses penerimaan pegawai kontrak kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan untuk menyeragamkan kebijakan penerimaan pegawai kontrak.

"Kalau kemarin kan masing-masing dinas punya cara sendiri-sendiri untuk melakukan seleksi, makanya sekarang rekruitmen menjadi satu, dalam rangka penyeragaman kebijakan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Riyantono di Bantul, Selasa.

Menurut dia, Pemkab Bantul pada awal 2018 ini membuka penerimaan pegawai kontrak di semua dinas se-Bantul setelah sebelumnya melakukan penataan pegawai kontrak yang berimbas pada pengurangan pegawai non-pegawai negeri sipil itu.

Ia mengatakan penerimaan pegawai kontrak yang langsung dikoordinasi BKPP Bantul ini agar nantinya kebijakan yang diambil terkait siapa yang lolos termasuk persyaratan yang harus dipenuhi peserta bisa disamakan.

"Tadi dalam rapat di komisi juga ditanyakan kalau dulu itu proses rekruitmennya bagaimana, sehingga dengan disatukan nanti ada seleksi yang benar, jadi harus ada satu rekrutmen yang sama, misalnya dengan ujian," katanya.

Namun demikian, ketika disinggung apakah proses penerimaan seleksi pegawai kontrak yang lalu apakah tidak sesuai, Sekda Bantul belum mengetahui secara pasti, apalagi seleksi pegawai kontrak yang langsung ditangani BKPP ini juga merupakan kebijakan bupati.

"Saya kurang tahu yang dulu itu pas atau tidak proses seleksinya, tapi yang di BKPP ini untuk penyeragaman, sehingga nanti semua kantor menjadi harus ada kebijakan sama, sedangkan Bupati inginkan kebijakan seperti itu," katanya.

Sementara itu, terkait dengan pernyataan anggota DPRD Bantul yang meminta pemkab menunda penerimaan pegawai kontrak, Sekda mengatakan hal itu tidak dapat dilakukan, karena pemda sudah mengeluarkan kebijakan penataan pegawai.

"Ini susah, karena kita sudah melakukan kebijakan, tapi kalau yang diminta mencari solusi yang terbaik, kita sepakat, kemudian Pak Bupati juga menginginkan harus warga Bantul, itu juga penting kecuali memang bukan orang Bantul," katanya.
(T.KR-HRI) 16-01-2018 15:28:07