Bantul salurkan bantuan pangan nontunai mulai Februari

Bantul, (Antaranews Jogja) - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyalurkan bantuan pangan nontunai pengganti program beras sejahtera mulai Februari 2018.

"Penerapan BPNT (bantuan pangan nontunai) di Bantul rencana mulai 2018. Namun, hingga saat ini belum karena se-Indonesia itu tahap satu baru akan dimulai pada tanggal 25 Februari," kata Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bantul Saryadi di Bantul, Kamis.

Menurut dia, karena penyaluran BPNT dimulai Februari, pada bulan Januari ini seluruh keluarga penerima manfaat (KPM) di Bantul masih menerima bantuan sosial (bansos) rastra yang diberikan secara gratis kepada penerima.

Berdasarkan informasi yang diterimanya terdaoat surat dari Menteri Sosial (Mensos) tentang tahapan pelaksanaan bansos pangan, yakni pada bulan Januari ini masih berupa rastra dan mulai Februari berupa BPNT.

"Yang Januari masih bansos rastra, bukan lagi subsidi rastra. Jadi, pada bulan Februari, penyaluran BPNT bukan untuk jatah 2 bulan, melainkan 1 bulan karena Januari sudah diberikan dalam bansos rastra," katanya.

Menurut Saryadi, bansos rastra yang diterapkan di awal Januari ini berbeda dengan subsidi rastra seperti yang dijalankan sebelumnya. Kalau subsidi rastra, masih ada sebagian harga yang ditebus masyarakat penerima bantuan sebesar Rp1.600,00 per kilogram.

"Ketika bansos rastra ini 100 persen, harga beras sudah dibayar pemerintah sehingga masyarakat penerima bantuan pangan itu tidak mengeluarkan uang tebusan untuk menikmati bantuan, jadi sudah gratis," katanya.

Akan tetapi, kata dia, ada perbedaan dalam jumlah rastra yang diberikan dalam bansos rastra dibanding subsidi rastra, yaitu sebanyak 10 kilogram beras per bulan, sementara subsidi rastra 15 kilogram per bulan.

Disebutkan pula bahwa kuota penerima bansos pangan di Bantul yang ditetapkan Kementerian Sosial (Kemensos) sebanyak 97.472 KPM. Kuota itu nantinya yang akan digunakan sebagai acuan penerima BPNT yang dijalankan mulai Februari 2018.***4***



(KR-HRI)