Pemkab Kulon Progo wacanakan buka satgas kebersihan objek wisata

id satgas kebersihan,pariwisata,kulon progo

Pengelola Desa Wisata Purwosari, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, mengembangkan Ayunan Langit Watu Jaran. (Foto ANTARA/Mamiek)

Kulon Progo (Antaranews Jogja) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mewacanakan untuk membuka lowongan pekerjaan satuan petugas kebersihan di objek wisata, terutama di kawasan desa wisata.

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo di Kulon Progo, Sabtu, mengatakan, kebersihan objek wisata menjadi kunci kepuasan dari wisatawan yang berkunjung, sehingga kebersihan objek wisata harus selalu diperhatikan.

"Nanti, satgas kebersihan akan bertugas membersihkan dan mengawasi kebersihan di objek-objek wisata di mana mereka bekerja," kata Hasto.

Ia mengatakan satgas kebersihan bertanggung jawab atas kondisi kebersihan objek wisata. Hal ini mengingat persoalan di objek wisata, saat ini adalah soal masih minimnya kesadaran menjaga kebersihan, baik di kalangan wisatawan dan pengelola objek wisata.

"Kebersihan adalah komponen terpenting yang harus dimiliki sebuah objek wisaya, agar dapat bertahan apik dan tetap diminati wisatawan," katanya.

Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kulon Progo Hamam Cahyadi meminta pemerintah setempat memperbaiki pengelolan sektor pariwisata yang belum dikembangkan secara optimal.

Hamam mengatakan saat ini Dinas Pariwisata (Dispar) hanya mengelola tujuh objek wisata yang beretribusi, seperti Pantai Trisik, Pantai Glagah, Pantai Congot, Waduk Sermo, Gua Kiskendo, Puncak Suroloyo, dan Kebun Teh Nglinggo-Tritis.

"Pariwisata Kulon Progo segera berbenah. Banyak pekerjaan yang mestinya dilakukan Dispar,? kata Hamam.

Ia mengatakan selama ini, justru masyarakat Kulon Progo yang bergeliat dan berinisiatif mengembangkan pariwisata, sehingga kunjungan wisata di Kulon Progo meningkat. Selain itu, objek wisata yang dikelola Dispar belum menghasilkan retribusi yang optimal.

"Mestinya, bukan hal yang sulit bagi Dispar untuk mengembangkan objek wisata, apalagi didukung APBD. Dispar juga bisa mengakses dana dari APBD DIY dan pemerintah pusat. Artinya, Dispar lambat menangkap potensi wisata. Bupati melakukan pembinaan kepada Dispar supaya mengoptimalkan potensi wisata," katanya.

Terkait persoalan sampah di objek wisata, menurut Hamam, kebersihan tempat wisata itu indikator mudah untuk mengukur kinerja Dispar.

"Artinya, kinerja Dispar bisa dilihat dari tingkat kebersihan lokasi objek wisata. Kalau objek wisata penuh sampah, Dispar tidak bekerja," katanya. ***1***

(U.KR-STR)
Pewarta :
Editor: Luqman Hakim
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar