Inspektorat daerah Gunung Kidul mendampingi desa wujudkan pemerintahan akuntabel

Gunung Kidul (Antaranews Jogja) - Inspektorat Daerah Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan mendampingi pemerintah desa untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel agar terbebas dari hukum karena kesalahan administrasi.

"Kami mendampingi pemerintah desa dengan memberikan asistensi dalam penyusunan APBDes hingga pembuatan laporan pertanggungjawaban," kata Inspektur Inspektorat Daerah (Irda) Gunung Kidul Sujarwo?di Gunung Kidul, Selasa.

Dia mengatakan pihaknya melakukan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa di 83 desa di daerah ini.

"Pendampingan ini bentuk komitmen pemkab untuk melakukan pendampingan kepada pemerintah desa agar bisa menyelenggarakan pemerintahan dengan akuntabel," katanya.

Sujarwo mengatakan sejumlah permasalahan yang dihadapi desa, yakni penempatan kode rekening yang belum benar hingga belum selarasnya program yang tertuang dalam RPJMDes, RKPDes hingga APBDes. Nantinya akan dilakukan pemeriksaan mirip organisasi perangkat daerah (OPD). Untuk itu pihaknya meminta desa menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan.

Dia berharap pemerintah desa bekerja sama dengan baik untuk optimalisasi dalam pengawasan dan pendampingan.

"Nantinya hasil pendampingan kami serahkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) Gunung Kidul," katanya.

Dia mengatakan dengan pendampingan agar desa bisa mengelola anggaran desa secara transparan dan sesuai peraturan yang berlaku.

"Dengan adanya pendampingan ini diharapkan desa bisa melaksanakan pemerintahan desa secara baik dan transparan," katanya.

Kepala Desa Pacarejo, Semanu, Suhadi mendukung langkah Pemkab Gunung Kidul memberikan pendampingan kepada desa sehingga bisa mengelola keuangan dengan baik.

"Kami mendukung dan saat ini Desa Pacarejo terus melakukan komunikasi dengan Inspektorat Daerah Gunung Kidul untuk penyusunan APBdes 2018," katanya. ***2***

(U.KR-STR)