Dewan panggil JMI terkait penambangan pasir besi

id pasir besi,PT JMI ,DPRD Kulon Progo

Dirjen Minerba pada Kementerian ESDM Thamrin Sihite mengunjungi proyek percontohan penambangan pasir besi di Desa Karangwuni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo. (Foto ANTARA/Mamiek)

Kulon Progo (Antaranews Jogja) - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Ponimin Budi Hartono akan memanggil Bupati Hasto Wardoyo dan manajemen PT Jogja Magasa Iron terkait kelanjutan penambangan pasir besi di daerah ini.

Ponimin di Kulon Progo, Selasa, mengatakan proses rencana penambangan pasir besi di Kecamatan Panjatan dan Wates sudah 10 tahun, namun belum ada tanda-tanda dilakukan penambangan.

"PT JMI sudah membebaskan lahan, dan membuat pabrik proyek percontohan. Kemudian, tidak segera beroperasi dengan alasan pabrik yang akan dibangun masuk kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP). Sekarang sudah jelas, lalu PT JMI mau menggunakan alasan apalagi," katanya.

Ia mengatakan saat ini, pemkab menata ulang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kawasan pantai selatan, tetapi terganjal kepastian PT JMI soal rencana pembangunan pabrik bijih besi dan penambangan pasir besi.

Rencana penambangan pasir besi ini dibanggakan Pemkab Kulon Progo dengan harapan menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp500 miliar per tahun, seperti yang dipaparkan PT JMI di berbagai kesempatan pada saat itu.

Kemudian, saat ada persoalan dengan bandara, target PAD menjadi turun menjadi Rp200 miliar per tahun. Namun, realisasinya masih nol, bahkan tidak ada informasi dan kepastian.

"Kontrak karya ini ada batasannya, kenapa Kementerian ESDM tidak memberi sanksi kepada PT JMI yang tidak melaksanakan kontrak karya. Kemudian, kenapa pemkab tidak berbuat apa-apa untuk masalah ini," katanya.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kulon Progo Hamam Cahyadi mengatakan berdasarkan dokumen analisa dampak lingkungan hingga dokumen yang dibuat PT JMI, penambangan pasir besi dapat menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) berkisar Rp100 miliar hingga Rp200 miliar per tahun selama 20 sampai 25 tahun.

Meski demikian, Hamam mengusulkan pemkab membiarkan begitu saja. Pemkab sebaiknya mencari sumber pendapatan lain.

"Saat ini, lahan yang sudah dibebaskan PT JMI masih ditanami hortikultura warga sekitar. Selain itu, warga sudah tenang, tidak ada konflik lagi. Kalau pasirnya ditambang, kondisi Kulon Progo tidak kondusif," katanya.

Bupati Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Hasto Wardoyo akan memanggil investor penambang pasir besi PT Jogja Magasa Iron terkait kejelasan perkembangan rencana penambangan dan pendirian pabrik pasir besi di wilayah Karangwuni.

"Setelah masalah relokasi warga terdampak bandara selesai, kami akan mendiskusikan dengan investor atau pemilik penambangan pasir besi. Kami akan menanyakan perkembanganya bagaimana," kata Hasto di Kulon Progo, Selasa.

Ia berharap lahan yang telah dibebaskan PT JMI yang rencana akan ditambang dan didirikan pabrik tidak mangkrak. Dirinya sangat menyayangkan apabila hal itu terjadi.

"Hal yang terpenting, jangan sampai lahan yang dibebaskan mangkrak seharusnya bermanfaat bagi masyarakat," katanya.

Menurut dia, tata ruang yang sedang disusun Dinas Pertanahan dan Tata Ruang masih berada di Karangwuni sampai Trisik. Investor sudah membeli tanah di Desa Karangwuni, Wates untuk lokasi pabrik.

"Sejauh ini belum ada tanda-tanda akan membangun pabrik. Apakah akan membangun pabrik atau tidak, kami juga belum tahu. Kami masih fokus pada bandara," katanya.




(U.KR-STR)
Pewarta :
Editor: Sutarmi
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar