"Khususnya di pulau-pulau yang sulit terjangkau listrik agar bagaimana caranya melistriki daerahnya dengan energi terbarukan," kata Bambang dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Regional I Tahun 2018 di Yogyakarta, Selasa.
Menurut Bambang, kegigihan pemda dalam memanfaatkan energi baru terbarukan tidak sekadar diharapkan untuk mencapai target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025.
Lebih dari itu, menurut dia, pemanfaatan EBT menggambarkan kontribusi pemda untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan mendukung pengurangan emisi karbon.
"Masalah lingkungan kita harus hati-hati, Indonesia punya komitmen global `Paris Agreement` di mana kita harus bisa mengurangi emisi sampai 20 persen," kata dia.
Pemanfaatan EBT, menurut dia, juga bisa diarahkan sekaligus untuk menumbuhkan perkonomian masyarakat. Bambang mencontohkan hal itu, seperti yang telah berhasil dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.
Di Mentawai, kata Bambang, pengembangan EBT yang bersumber dari biomassa pohon bambu mampu menumbuhkan roda perekonomian di daerah itu karena masyarakat dilibatkan berperan sebagai pemasok bambu.
"Masyarakat menanam bambu jadi perhutanan sosial. Kemudian setelah tumbuh bambu dipotong dan dijual ke pembangkit listrik setempat. Jadi sudah masyarakat dapat uang karena menanam dan menjual bambu mereka juga mendapatkan manfaat daru listrik yang dihasilkan," kata dia.
Menurut Bambang, akan berbeda apabila tiba-tiba PLN di derah memasang diesel atau getset di Mentawai. Kendati masyarakat mendapatkan listrik, namun mereka tidak mendapatkan sumber pemasukan tambahan.
"Apalagi diesel lebih banyak polusinya ketimbang bambu dan yang jelas PLN pasti tekor karena karena biaya produksinya jauh di atas harga jual kepada masyarakat," kata Bambang. ***1***
(T.L007) 27-02-2018 17:16:19
