Pemkab Gunung Kidul cegah perilaku korupsi

Gunung Kidul, (Antaranews Jogja) - Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berupaya mencegah perilaku korupsi supaya dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

Wakil Bupati Gunung Kidul Immawan Wahyudi di Gunung Kidul, Minggu, mengatakan dari 192 laporan yang masuk ke KPK, sampai sekarang pihaknya tidak mengetahui mengenai adakah atau sampai berapa laporan yang terkait dengan Pemkab Gunung Kidul.

"Dari jumlah itupun masih didalami, jadi belum ada status apapun yang dinyatakan oleh KPK," terang Immawan.

Dia mengatakan adanya peringatan tersebut dianggap bukan sebagai hal yang sepele. Pemkab Gunung Kidul disebutnya akan segera melakukan evalusi dan mengambil langkah-langkah antisipasi. Langkah pertama yang akan segera dilakukan adalah pembahasan rencana aksi untuk menentukan agenda apa saja yang mendesak untuk dilakukan, dalam kaitannya dengan pemberantasan maupun pencegahan korupsi.

"Kami melakukan pencegahan korupsi, termasuk dalam hal ini adalah penjelasan dan sosialisasi pencegahan korupsi kepada pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD)," katanya.

Immawan berharap dengan adanya uapaya ini langkah pencegahan korupsi secara terintegrasi antara semua institusi pemerintah dengan masyarakat.

"Dengan pencegahan ini bisa memaksimalkan kinerja yang ada," katanya.

Sementara Ketua DPRD Gunung Kidul Suharno menanggapi paparan KPK perihal masuknya ratusan laporan dugaan korupsi ini sebagai warning bagi seluruh jajaran pejabat pemerintahan agar ke depan selalu menjaga integritas dalam pekerjaan dan kewenangannya.

Walau demikian, adanya peringatan dari KPK ini disebutnya sangat mengejutkan. Pasalnya, berdasarkan analisis dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI beberapa waktu silam, DIY masuk dalam urutan yang terendah terkait dengan korupsi. Artinya secara nasional masuk dalam peringkat baik.

"Saya meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi karena sampai saat ini memang belum jelas secara detail apa dan bagaimana laporan yang masuk ke KPK. Begitupun juga apakah ada di Gunung Kidul karena memang tidak dijelaskan secara pasti," paparnya.



(U.KR-STR) 04-03-2018 18:52:45