Intervensi program pengentasan kemiskinan disesuaikan kebutuhan warga

Yogykarta (Antaranews Jogja) - Intervensi program pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta akan disesuaikan dengan kebutuhan setiap warga miskin berdasarkan faktor utama yang menjadi penyebab mereka masuk dalam kategori warga kurang mampu.

"Faktor penyebab kemiskinan berbeda-beda sehingga intervensi program pengentasan kemiskinan akan kami lakukan sesuai faktor penyebabnya," kata Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Yogyakarta Edy Muhammad di Yogyakarta, Selasa.

Menurut Edy, faktor yang menjadi penyebab kemiskinan tersebut sudah dimasukkan sebagai parameter pendataan warga miskin Kota Yogyakarta untuk memperoleh kartu menuju sejahtera (KMS).

"Misalnya saja kemiskinan yang disebabkan oleh papan atau disebabkan faktor pendapatan. Tentunya, intervensi yang dilakukan akan berbeda-beda," kata Edy.

Dengan demikian, lanjut Edy, penanganan kemiskinan dapat dilakukan lebih tepat sasaran, terarah dan terukur dengan baik untuk evaluasi keberhasilan program.

Sasaran program pengentasan kemiskinan didasarkan pada data warga miskin pemegang kartu menuju sejahtera termasuk warga miskin yang masuk dalam basis data terpadu dari Kementerian Sosial.

"Setelah kami sisir, warga pemegang KMS juga ada yang masuk di basis data terpadu (BDT) pusat. Kami akan lakukan validasi dan verifikasi lagi agar data sinkron," katanya.

Pada tahun ini, TKPK Kota Yogyakarta juga sudah melakukan inventarisasi terhadap seluruh program penanganan kemiskinan yang tersebar di berbagai organisari perangkat daerah sebagai antisipasi agar sasaran dan program pengentasan kemiskinan tidak tumpang tindih.

Edy menambahkan, TKPK membutuhkan sistem informasi manajemen mengenai program pengentasan kemiskinan agar evaluasi penenganan kemiskinan bisa dilakukan lebih mudah karena seluruh program yang dijalankan oleh setiap organisasi perangkat daerah bisa terpantau dengan mudah.

Secara garis besar, lanjut Edy, strategi pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta dilakukan dalam lima kegiatan yaitu menjaga agar angka inflasi lebih rendah dibanding angka pertumbuhan ekonomi, pengurangan beban hidup warga dengan menjalankan berbagai program jaminan ke masyarakat, meningkatkan kegiatan ekonomi dan sosial dengan pelatihan, serta memberdayakan pelaku usaha mikro kecil menengah, sinergi program kegiatan dan membangun nilai sosial melalui "Segoro Amarto" dan "gandeng gendong".

Hingga akhir 2017, angka kemiskinan di Kota Yogyakarta berdasarkan data BPS mencapai 7,64 persen dari total penduduk.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Fokki Ardiyanto mengatakan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 ditetapkan bahwa angka kemiskinan di Kota Yogyakarta dapat diturunkan menjadi 7,1 persen dalam waktu lima tahun.

"Ada beberapa strategi penanganan kemiskinan yang akan dilakukan. Sasaran program adalah warga miskin kota. Namun, kami masih mempertanyakan bagaimana pemerintah akan melakukan sinkronisai data pusat dengan KMS untuk menjalankan program dan menentukan sasaran," katanya.

Komisi D DPRD Kota Yogyakarta juga berharap pemerintah memiliki sistem informasi terpadu yang berisi data warga miskin secara menyeluruh termasuk permasalahan yang dialami sehingga penanganan kemiskinan bisa dilakukan tepat sasaran.

"Dari rapat yang kami lakukan dengan TKPK, juga terungkap bahwa setiap kelurahan memiliki anggaran untuk program pengentasan kemiskinan," katanya.

(E013) 06-03-2018 15:21:14