Jakarta (Antaranews Jogja) - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pelaksanaan akselerasi pencairan dana desa sebesar 20 persen pada Januari 2018 untuk program padat karya (cash for work) belum terealisasi sepenuhnya.
"Ada pemerintah daerah yang masih menghadapi kendala dalam menyampaikan perkada (peraturan kepala daerah) tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan lokakarya penghitungan dana desa sebagai upaya untuk mengatasi kendala tersebut.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Boediarso Teguh Widodo, mengatakan dana desa tahap I yang belum dapat disalurkan mencakup 174 kabupaten dan kota.
Ia mengatakan bahwa realisasi penyaluran dana desa dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) sampai dengan 12 Maret 2018 mencapai Rp7,03 triliun.
Realisasi penyaluran tahap I tersebut mencapai 11,7 persen dari pagu alokasi dalam APBN sebesar Rp60 triliun, dan 58,3 persen dari pagu penyaluran tahap I sebesar Rp12,0 triliun.
"Realisasi tersebut mencakup penyaluran kepada 260 daerah dan 44.038 Desa," tutur Boediarso.
Berita Lainnya
Pemkab Bantul menggelontorkan dana BKK Rp32 miliar untuk padat karya 2024
Jumat, 19 April 2024 16:17 Wib
Bawaslu RI siapkan dana kerahiman petugas meninggal dunia
Rabu, 17 April 2024 5:07 Wib
KPU Kulon Progo sebut dana kampanye PKS terbesar
Senin, 8 April 2024 16:21 Wib
Sandra Dewi diperiksa, telusuri aliran dana korupsi PT Timah
Kamis, 4 April 2024 16:04 Wib
Pemkot Yogyakarta segera menyalurkan dana bantuan parpol dalam dua tahap
Kamis, 28 Maret 2024 23:23 Wib
Telan dana Rp900 miliar untuk normalisasi Sungai Wulan Demak, Jateng
Sabtu, 23 Maret 2024 8:09 Wib
Pemprov DIY wajib mengalokasikan dana pemajuan pembangunan kelurahan
Kamis, 21 Maret 2024 10:52 Wib
Bawaslu Kulon Progo kerja sama BPD DIY saluran dana hibah pilkada
Jumat, 8 Maret 2024 4:57 Wib