Ketua DPR meminta KPK mengkaji ulang pilkada langsung

id bambang soesatyo

Bambang Soesatyo (Foto Antara)

Jakarta (Antaranews Jogja) - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta KPK melakukan kajian terhadap potensi politik uang dan transaksional pada pelaksanaan pilkada langsung karena banyak kepala daerah terpilih yang terjerat kasus dugaan korupsi.

         "Pada pelaksanaan pilkada langsung banyak kepala daerah terpilih terjerat kasus dugaan korupsi, kata Bambang Soesatyo ketika menghadiri Penyampaian Laporan Tahunan KPK dan Kegiatan KPK Mendengar di Jakarta, Senin.

         Bahkan, menurut Bamsoet (panggilan Bambang Soesatyo), ada calon kepala daerah yang terjerat kasus dugaan korupsi. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian ulang terhadap sistem pilkada langsung.

         Politikus Partai Golkar itu berharap KPK dapat membuat kajian tentang pilkada langsung dan dampaknya pada praktik korupsi maupun kondisi sosial bangsa.

         "Apakah sistem pilkada langsung lebih banyak manfaatnya bagi bangsa ini atau sebaliknya banyak terjadi praktik korupsi," katanya.

         Bamsoet menegaskan, "kalau sistem pilkaeda langsung ternyata banyak terjadi praktik korupsi, kita tidak boleh takut atau malu memperbaiki sistem yang ada."
    Menurut dia, banyak pihak menilai penerapan pilkada melalui DPRD akan mempersempit ruang korupsi sehingga mempermudah KPK melakukan pengawasan.

         "Saya kira KPK akan mudah mengawasi potensi praktik korupsi pada pemilihan pilkada melalui DPRD," katanya.

         Bamsoet menyatakan bahwa dirinya tidak ingin bangsa ini terus berada dalam lingkaran korupsi. Oleh karena itu, sistemnya harus diperbaiki dengan meningkatkan tindakan pencegahan dan pengawasan.

         Pada kesempatan itu, Bamsoet juga mengingatkan KPK untuk memperbaiki sistem dengan lebih mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan.

         Dengan meningkatkan tindakan pencegahan dan pengawasan, kata dia, KPK akan makin dipercaya publik, serta dapat meninggalkan "legacy" yang besar bagi bangsa dan negara.

         "KPK harus terus meningkatkan profesionalitas dan transparansi, berdasarkan sistem dan standar yang baku, serta ditopang manajemen dengan kaidah 'good governance'," kata Bamsoet
    Mantan Ketua Komisi III DPR itu juga menegaskan bahwa DPR RI akan terus mendukung keberadaan KPK agar dapat bekerja secara profesional.

         Sebagai Ketua DPR RI, Bamsoet ingin agar KPK makin kuat dan profesional.

         "Pekerjaan KPK belum selesai. Apalagi, dengan modus korupsi yang lebih canggih serta makin masif. DPR akan selalu mendukung penguatan KPK, baik dari segi legislasi maupun anggaran," katanya.
Pewarta :
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar