Jakarta (Antaranews Jogja) - Kebijakan seperti untuk melakukan impor pangan selayaknya memperhatikan rekomendasi dari kementerian teknis sehingga tidak merugikan produksi pertanian, perkebunan, hingga kelautan dan perikanan yang telah dihasilkan di dalam negeri.
Anggota Komisi IV DPR Fauzih Amro di Jakarta, Senin, menginginkan dihapusnya regulasi yang dibuat untuk mengabaikan rekomendasi kementerian teknis.
Politisi Hanura itu berpendapat, salah satu contoh regulasi seperti itu adalah Peraturan Menteri Perdagangan No 1 Tahun 2018. "Ini memotong rekomendasi kementerian teknis, sehingga Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti tidak dianggap," katanya.
Dengan demikian, lanjutnya, data yang telah dihimpun terkait dengan stok produksi pangan di dalam negeri juga menjadi seakan-akan terabaikan.
Sebelumnya, Anggota Badan Legislasi DPR RI Hermanto mengemukakan, prinsip kedaulatan pangan nasional pada saat ini sedang diuji dengan masuknya berbagai komoditas bahan pangan impor yang menggerus produksi pangan domestik.
"Prinsip kedaulatan pangan kita sedang diuji, karena banyak impor pangan yang masuk ke Indonesia dan berdampak tidak baik pada petani kita," kata Hermanto.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, salah satu indikasi dari terganggunya kedaulatan pangan adalah bila kondisi pangan nasional bergantung kepada produk luar negeri.
Dia juga mengemukakan, saat ini DPR sedang membahas RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan yang bakal memiliki substansi pentingnya menjaga lahan yang tersedia di berbagai daerah sehingga jangan sampai berpotensi terjadinya krisis pangan.
Pembangunan infrastruktur dinilai seharusnya tidak hanya untuk kelancaran distribusi beragam komoditas perekonomian tetapi juga harus bermanfaat untuk mencapai ketahanan pangan sesuai visi pemerintah.
"Hal ini penting mengingat harga pangan di Tanah Air masih terbilang tinggi dan relatif tidak terjangkau oleh sebagian kalangan," kata Kepala Bagian Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi di Jakarta, Selasa (6/2).
Hizkia mengatakan, pembangunan infrastruktur harus bisa mendukung tercapainya ketahanan pangan antara lain karena semakin beragamnya tantangan yang dihadapi dunia pertanian di Indonesia.
Berita Lainnya
Airlangga Hartarto kaji ulang BLT Mitigasi Risiko Pangan
Selasa, 23 April 2024 0:18 Wib
Petani muda Indonesia mengoptimalkan pertanian di lahan rawa
Sabtu, 20 April 2024 17:53 Wib
Pemkab Bantul: Harga pangan stabil usai Lebaran
Rabu, 17 April 2024 17:38 Wib
Dinas Pertanian Kulon Progo awasi pangan asal hewan di Pasar Bendungan
Senin, 8 April 2024 16:22 Wib
Dinkes Bantul amankan produk makanan tak layak konsumsi
Sabtu, 6 April 2024 22:53 Wib
BRIN meneliti manfaat sorgum turunkan diabetes di Flores
Jumat, 5 April 2024 17:45 Wib
Pemkab Bantul melaksanakan 3 kali pasar murah bahan pokok selama Maret
Kamis, 4 April 2024 20:07 Wib
Stok bahan pokok di Bantul aman dan cukup hadapi Lebaran 2024
Kamis, 4 April 2024 17:08 Wib