Pemerintah diharapkan mengeluarkan diskresi lahan bandara Yogyakarta

id Bandara Kulon Progo

Ilustrasi (Foto antaranews.com)

Kulon Progo (Antaranews Jogja) - Warga mantan penolak bandara yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal mengharapakan pemerintah pusat mengeluarkan keputusan diskresi pemberian ganti rugi asetnya untuk pembangunan bandara di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Sekian waktu setelah warga bekas penolak bandara merelakan tanahnya dinilai, kami tidak kunjung mendapat kepastian atas permohonan diskresi," kata Seorang warga mantan WTT Andung Sumulyo di Kulon Progo, Selasa.

Ia mengaku meski sudah menjalankan asas demokrasi dalam proses tersebut, warga merasa belum mendapatkan keadilan dan kemanusiaan dari pihak terkait. AP I, pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam pembangunan bandara itu mendorong warga untuk menjalani penilaian ulang aset bangunan, tanam tumbuh, dan sarana pendukung lain (SPL) terdampak proyek.

"Kami akan menggelar aksi kembali apabila nasib permohonan diskresi pemberian ganti rugi asetnya terus terkatung-katung," katanya.

Warga dalam hal ini juga mendesak pihak terkait berani mengambil keputusan.

Informasi didapatkannya, permohonan diskresi saat ini sudah sampai di tingkat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan dalam waktu dekat akan ada rapat bersama dengan pihak Pemerintah Kabupaten Kulonprogo dan Pemerintah DIY.

Dari pertemuan itu diharapkannya bisa muncul kebijakan atas diskresi itu.

"Prosedur sudah kami jalankan dan sekarang tinggal giliran mereka. Kami juga akan mendatangi pemkab saat agenda Kamisan Bupati dan menyampaikan hal yang sama. Bupati seharusnya punya peranan mendukung kebijakan diskresi bisa muncul," kata Andung.

Andung mengharapkan keputusan diskresi sudah keluar sebelum masa berlaku Izin Penetapan Lokasi (IPL) pembangunan bandara berakhir April 2018 nanti.

"Batas tenggat waktu IPL 30-31 April harus sudah selesai semua (persoalan pengadaan lahan). Kalau sampai batas waktu itu belum juga ada keputusan, kami akan gelar aksi lagi. Pasang spanduk atau apa, mengingatkan bahwa banyak bidang yang belum terbayarkan," kata Andung.

Ia menyebut saat ini masih ada 99 bidang aset dengan bangunan dan tanam tumbuh di atasnya milik warga eks WTT di Palihan dan Glagah yang belum dibayarkan. Ia berharap sebelum 31 April semua sudah terbayarkan atau setidaknya ada jaminan bahwa permohonan diskresi akan dibayarkan berikut nominal yang didapat warga.

"Kami keberatan apabila pembayaran kompensasi dilakukan selepas itu asalkan sudah ada kepastian dan jaminan dibayarkan," katanya.

Sementara itu, Supervisor Help Desk NYIA dari PT Angkasa Pura (AP) I Ariyadi Subagyo mengatakan permohonan diskresi sudah diajukan manajemen AP I kepada kementerian ATR/BPN.

"Rencananya dalam waktu dekat ini rencananya akan dilaksanakan rapat terpadu seluruh instansi yang terlibat dalam pengadaan tanah untuk diterbitkan keputusan menyeluruh atas berbagai persoalan lahan yang ada. Antara lain dari AP I, BPN, pemerintah daerah, dan kejaksaan," katanya.

(KR-STR)
Pewarta :
Editor: Hery Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar