KUD diminta menyerap gabah petani bersama Bulog

Jakarta (Antaranews Jogja) - Koperasi Unit Desa (KUD) diminta membangun kemitraan dengan Perum Bulog dalam pengadaan gabah dan beras dari tingkat petani sekaligus mendukung program pemerintah dalam pengadaan stok beras nasional.

        "Koperasi harus diberdayakan kembali, di-'reengineering' kembali agar kita bisa mengembalikan lagi kepada fungsinya," kata Deputi Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) I Wayan Dipta dalam keteranga tertulis di Jakarta, Jumat.

        Oleh karena itu, Kementerian Koperasi dan UKM mendorong peran koperasi dalam hal pengadaan gabah dan beras selaku mitra kerja pengadaan dalam negeri (MKP DN) Perum Bulog.

        "Dengan begitu diharapkan pendistribusian beras menjadi lebih mudah melalui jaringan KUD," katanya.

        Wayan menegaskan masih banyak koperasi yang menyerap gabah petani belum menjalin kerja sama dengan Bulog.

        Selama ini gabah dan beras yang dibeli dari petani, langsung dijual kembali oleh koperasi kepada pedagang.

        Wayan hadir dalam acara Temu Konsultasi Peningkatan Produktivitas Koperasi Sektor Riil yang digelar di Semarang, Jawa Tengah.

        Kegiatan ini mengundang 36 peserta dari 21 KUD pangan se-Jawa Tengah dan 52 peserta dari pengurus KPSP di Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Timur.

        Pengurus KUD Patikraja Kabupaten Banyumas yang hadir dalam kesempatan tersebut menyampaikan testimoni terkait kemitraan dengan Perum Bulog Sub-Divre Banyumas dalam pengadaan gabah/beras sejak tahun 1976 sampai dengan sekarang.

        Pada kegiatan temu konsultasi itu dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara 11 KUD yang bergerak di bidang pangan dengan enam Kepala Sub Divre Perum Bulog yang berada di Jawa Tengah.

        Sebanyak 11 KUD tersebut adalah PUSKUD Jawa Tengah, KUD Pringgodani Kabupaten Demak, KUD Anugerah Kabupaten Grobogan, KUD Sri Rahayu Kab. Purworejo, KUD Bayan Kabupaten Purworejo, KUD Patikraja Kabupaten Banyumas, KUD Tani Maju Kabupaten Banyumas, KUD Karya Handayani Kabupaten Kebumen, KUD Kramat Kabupaten Tegal, KUD Tani Jaya Kabupaten Blora, dan KUD Masaran Kabupaten Sragen.

        "Melalui penandatangan MOU tersebut, diharapkan KUD segera mempersiapkan diri untuk menjadi pemasok beras ke Bulog. Karena rata-rata koperasi tersebut bisa menyetorkan beras ke Bulog 500 - 700 ton/tahun. Itu jumlah yang potensial untuk meningkatkan stok beras nasional," kata Wayan.

        Di samping itu, Bulog akan melakukan pembinaan agar beras yang disetorkan ke Bulog dapat memenuhi standar yang ditetapkan.

        Temu konsultasi tersebut juga membahas tentang koperasi peternakan sapi perah (KPSP).  
   Wayan menyampaikan agar KPSP dapat membuat terobosan diversifikasi usaha dalam usaha pengolahan berbahan baku susu segar dan menjalin kemitraan dengan Industri Pengolahan Susu (ISP).

       Terdapat 69 KPSP yang masih aktif usahanya dibidang persusuan yang tersebar di 4 provinsi yaitu di Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Timur.

        "Sayangnya produksi susu segar dari peternak anggota KPSP stagnan bahkan cenderung menurun," kata Wayan.