IPSM Nasional menargetkan tiap desa lima PSM

Bantul (Antaranews Jogja) - Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Nasional menargetkan setiap desa di seluruh Indonesia minimal memiliki lima pekerja sosial masyarakat guna mengoptimalkan kegiatan dalam pelayanan kepada masyarakat.

"Saat ini perbandingannya masih sangat jauh, dan target kita itu sebenarnya satu desa lima PSM," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) IPSM Nasional Andriansyah usai Temu Nasional PSM Berprestasi di Balai Desa Trimulyo Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu.

Menurut dia, untuk mencapai target itu memang perlu berbagai upaya dan sinergi baik yang dilakukan pemerintah daerah maupun pusat, mengingat sampai saat ini belum bisa terealisasi karena tidak mudah menjadi seorang PSM.

Ia menyebut, saat ini data jumlah PSM se-Indonesia yang terdata lembaganya secara `by name by adress` sekitar 92 ribu PSM, meski jumlah yang terbilang besar namun diakui persebarannya belum merata di semua kabupaten/kota.

"PSM dengan relawan itu beda, tidak semua relawan sosial itu PSM, karena PSM itu memiliki syarat, misalnya harus pernah pelatihan, baik pelatihan dasar atau lanjutan, PSM ini ada fungsinya. Jadi kalau PSM sudah masuk relawan kalau relawan belum tentu PSM," katanya.

Andriansyah mengatakan, kondisi tersebut disampaikan dalam forum nasional, termasuk meminta IPSM tingkat provinsi, kabupaten sampai tingkat kecamatan dan kelurahan agar mendata berapa jumlah riil PSM di daerah masing-masing.

"Karena seringkali daerah memiliki data itu tidak disampaikan ke kita, sehingga kita mengukurnya juga bagaimana, dan data yang sekitar 92 ribu PSM itu angka yang luar biasa untuk sebuah relawan sosial tanpa pamrih," katanya.

Ia juga mengatakan, yang menjadi kendala kurangnya perkembangan jumlah PSM itu karena setiap daerah memiliki keterbatasan anggaran untuk melakukan pelatihan, bahkan hal itu disinyalir menjadi persoalan sehingga jumlah PSM peningkatannya melambat.

Menurut dia, dari sisi kelembagaan di tingkat nasional pihaknya hanya bisa memberikan motivasi dan memacu agar PSM di provinsi maupun kabupaten/kota juga ikut pelatihan-pelatihan pengembangan potensi karena angaran dari pemerintah terbatas.

"Kita juga di Jakarta sudah ujicoba pelatihan PSM dengan menggandeng CSR dan pihak ketiga, dan yang mengeluarkan sertifikasi itu harus dari asosiasi pemerintah baik itu Kemensos sesuai dengan tingkatannya di provinsi, kabupaten/kota," katanya.