Pemkab Bantul diminta serius atasi kesenjangan ekonomi

Bantul (Antaranews Jogja) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta pemerintah setempat memberikan perhatian serius dalam mengatasi kesenjangan ekonomi yang ditandai dengan tingginya angka Rasio Gini.

"Dalam LKPJ (Laporan keterangan Pertanggungjawaban) Bupati ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian serius, karena saya menilai kondisi ekonomi khususnya distribusi menjadi persoalan serius," kata anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bantul Setiya di Bantul, Rabu.

Menurut dia, dalam LKPJ Bupati Bantul 2017 yang dihantarkan awal pekan ini, ada banyak hal yang patut diapresiasi, misalnya pencapaian opini WTP dari BPK, capaian kinerja yang melampaui target tahunan RPJMD dan sejumlah prestasi dalam skala nasional.

Namun demikian, kata wakil rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ini, tentu tidak berarti sempurna, karena kondisi ekonomi khususnya distribusi menjadi persoalan serius, hal itu ditandai dengan meningkatnya koefisien gini (Gini rasio) dari 0,39 menjadi 0,41.

Ia mengatakan, Pemkab Bantul dalam LKPJ memberikan alibi bahwa angka tersebut masih lebih baik daripada milik Pemda DIY, namun pihaknya tidak sependapat dengan pernyataan atau alasan untuk menutupi masalah tersebut.

"Jadi kalau pencapaiannya kurang baik, jangan cari pembanding yang lebih jelek, biar kesannya masih lumayan baik, dan kalau begitu caranya kita jadi merasa sudah baik," kata anggota legislatif dari dapil Piyungan-Banguntapan ini.

Menurut dia, angka koefisien gini dikatakan terjadi pemerataan mutlak ketika angkanya 0, artinya sama rata, jadi kalau angkanya 1 berarti kesenjangan mutlak."Nah angka kita kan sudah mendekati separuh (0,5). Ini alarm yang perlu menjadi perhatian serius," katanya.

Ia juga mengatakan, kesenjangan sendiri bisa karena percepatan usaha sebagian kecil penduduk lebih cepat ketimbang mayoritas yang lain, atau karena kesenjangan pendapatan sektor informal dan sektor formal, dan bisa jadi karena distribusi akses ekonomi yang berbeda antara kaya dan miskin.

"Pemda Bantul kami minta untuk memberikan pembelaan lebih nyata kepada kaum miskin. Program pro rakyat harus didorong lebih banyak," katanya.

Menurut dia, seperti program pengentasan kemiskinan melalui optimalisasi pasar tradisional terutama untuk para pebisnis muda, sebab banyak pengusaha muda yang mampu mengoptimalkan dengan misi pengentasan pengangguran.

Selain itu, kata dia, program pemberian insentif para petani di Bantul, karena sektor pertanian sampai saat ini masih jauh dari mensejahterakan, sehingga harus ada pemberian perhatin agar para petani sejahtera.

"Kemudian sektor UKM (usaha kecil menengah) dan desa wisata juga perlu mendapatkan perhatian, apalagi yang terlibat banyak dan potensial meningkatkan sekaligus memeratakan kesejahteraan," katanya.