Jakarta (Antaranews Jogja) - Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan akan mengkaji aturan ketenagakerjaan terkait bisnis transportasi berbasis aplikasi daring (online) untuk mencari solusi yang tepat bagi semua pihak.
"Intinya kita perlu solusi, apakah nanti solusi itu berupa regulasi atau hanya kebijakan tertentu, kami belum bisa bicara terlalu jauh. Tapi dari sisi ketenagakerjaan, kami akan beri pertimbangan kepada Kemkominfo dan Kemenhub yang merupakan 'leading sector' dari bisnis transportasi 'online' ini," ujar Hanif dalam keterangan pers Biro Humas Kemnaker di Jakarta, Kamis.
Kemnaker melakukan koordinasi intensif lintas kementerian dan lembaga untuk secepatnya mencari formula terbaik dan menguntungkan bagi semua pihak sehingga meminimalisir konflik dan permasalahan.
Menaker menjelaskan ada tiga pertimbangan terkait bisnis transportasi yaitu pertama, bisnis transportasi berbasis aplikasi daring adalah bisnis baru dan memberikan kontribusi lapangan pekerjaan di masyarakat sehingga ruang kondusif harus diciptakan.
Pertimbangan kedua adalah dalam pengaturan bisnis transportasi tersebut juga harus melihat kelaziman yang ada di mancanegara. Dari kelaziman pengaturan transportasi berbasis aplikasi daring di tingkat internasional tersebut, akan dicari formulasi yang tepat untuk diterapkan atau untuk mengatur transportasi serupa di Indonesia.
"Jangan sampai aturan itu malah membuat 'riweuh' dan membuat iklim bisnis tak bagus, itu yang tidak boleh," katanya.
Pertimbangan ketiga adalah harus jelas skema hubungan kerja agar ada kepastian bagi kedua pihak dan perhitungan pasti bagi pengemudi transportasi daring.
Namun Menteri Hanif mengakui khusus regulasi transportasi daring jenis sepeda motor tidaklah mudah karena dalam UU transportasi secara eksplisit menyebut sepeda motor bukan masuk kategori sebagai transportasi publik. Belum lagi jika dikaitkan dengan Keselamatan Kesehatan dan Kerja (K3) dan keselamatan berkendara.
"Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, kita akan terus lakukan kajian dan bisa sesegera mungkin diselesaikan sambil melanjutkan kordinasi di tingkat kementerian," katanya.
Berita Lainnya
Liga 1: Dua pemain Persija saat kontra Bali United absen
Minggu, 24 September 2023 6:40 Wib
Hadapi Barito Putera, Arema membenahi lini depan dan belakang
Rabu, 24 Maret 2021 23:32 Wib
Jimny Challenge catatkan rekor Muri
Sabtu, 13 Maret 2021 22:42 Wib
Hanif Andarevi kenang mantan di lagu "Juli"
Minggu, 19 Juli 2020 8:59 Wib
Adipati Dolken berperan sebagai jurnalis dalam "Pemburu di Manchester Biru"
Jumat, 31 Januari 2020 22:18 Wib
Hanif Dhakiri ditunjuk Presiden menjadi Plt Menpora
Jumat, 20 September 2019 15:53 Wib
Konjen hingga WNI memberikan dukungan bagi timnas U-18 di Piala AFF
Minggu, 11 Agustus 2019 18:19 Wib
Menaker menganugerahkan penghargaan K3 kepada 17 gubernur
Senin, 22 April 2019 23:19 Wib