Indonesia menawarkan Pusat Misi Perdamaian PBB di Sentul

Jakarta (Antaranews Jogja) - Pemerintah Indonesia menawarkan Pusat Misi Perdamaian PBB di Sentul, Jawa Barat, sebagai pusat kegiatan pelatihan di kawasan bagi pasukan penjaga perdamaian dan keamanan PBB.

        Tawaran tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat bertemu dengan Deputi Sekjen untuk Misi Perdamaian PBB Jean Pierre Lacroix, seperti disampaikan dalam keterangan pers Kemlu RI yang diterima di Jakarta, Jumat.

        Pertemuan tersebut dilakukan di sela-sela Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB mengenai Misi Perdamaian, di New York, Amerika Serikat.

        Dalam pertemuan tersebut, keduanya bertukar pandangan mengenai penguatan peran misi perdamaian PBB, sesuai dengan mandatnya, untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

        Deputi Lacroix mengapresiasi kontribusi Indonesia bagi misi perdamaian, terutama dalam hal partisipasi polisi dan pasukan perdamaian perempuan Indonesia.

        "Saya sependapat dengan Deputi Lacroix terkait pentingnya peningkatan partisipasi perempuan pada misi perdamaian," ujar Menlu RI.

        Selanjutnya, Menlu Retno menyampaikan kesediaan Indonesia untuk mengirimkan lebih banyak lagi pasukan perdamaian ke berbagai misi perdamaian PBB guna mencapai visi Indonesia untuk pengiriman 4.000 personel pasukan perdamaian pada 2019.

        Menlu Retno juga menekankan keamanan dan keselamatan merupakan pilar penting dalam misi perdamaian PBB.

        Sebelumnya, Menlu Retno menyampaikan pandangan Indonesia dalam Debat Terbuka DK PBB bertema "Collective Action to Improve UN Peacekeeping Operations".

        Menlu RI diberi kesempatan sebagai pembicara pertama setelah 15 negara anggota DK PBB berbicara.

        Ada beberapa hal utama yang disampaikan Menlu RI dalam pidatonya mewakili pemerintah Indonesia di Debat Terbuka DK PBB, salah satunya mengenai pentingnya membuat terobosan baru dalam memastikan keamanan dan keselamatan para personel pasukan penjaga perdamaian PBB di lapangan.

        Menurut Menlu RI, pasukan operasi perdamaian dan keamanan PBB harus mendapatkan pengembangan kapasitas yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

        Debat terbuka itu diselenggarakan di bawah presidensi Belanda di Dewan Keamanan PBB. Pertemuan dipimpin oleh Perdana Menteri Belanda Mark Rutte dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres selaku pemapar. Sebanyak 13 pejabat setingkat menteri serta 69 negara anggota PBB ikut serta dalam debat terbuka itu.

        Tema debat terbuka yang diusung Belanda dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya jumlah personel pasukan keamanan PBB yang menjadi korban dalam berbagai serangan dan ancaman kemananan terhadap misi PBB. Tercatat 57 korban selama 2017 dan merupakan jumlah terbesar selama dua dekade.