Yogyakarta (Antaranews Jogja) - Kepala Kepolisian Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian berharap ada kajian akademik untuk mengevaluasi kembali sistem Pilkada langsung karena terbukti memuat banyak dampak negatif selain aspek positif.
"Kita paham Pilkada langsung diusulkan saat era reformasi, tujuannya masyarakat bisa memilih pemimpinnya secara langsung. Tetapi setelah 20 tahun kita juga lihat ada dampak negatif dari Pilkada langsung ini," kata Tito saat memberikan pidato kunci dalam "Peluncuran Buku dan Seminar Nasional "Realitas dan Tantangan Konstitusionalisme HAM di Tahun Politik" di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, Sabtu.
Tito berharap pemerintah, bersama LSM, serta akademisi bisa bersama-sama melakukan evaluasi dengan kajian akademik mengenai Pilkada langsung. Bahkan dirinya juga telah menyiapkan tim untuk melakukan penelitian itu.
"Kalau lebih banyak manfaatnya silakan jalan terus. Tetapi kalau dampak negatifnya lebih banyak cari solusi yang lain," kata dia.
Ia mengakui bahwa melalui Pilkada langsung ruang demokrasi serta hak untuk dipilih dan memilih terbuka lebar. Namun tidak dapat dibantah bahwa Pilkada secara langsung juga telah menciptakan polarisasi di tengah-tengah masyarakat.
Masyarakat, menurut dia, secara langsung maupun tidak akan terbelah mengikuti pilihan politik masing-masing. "Suka atau tidak suka kita sudah membelah masyarakat dan setiap keterbelahan itu kalau tidak dikontrol akan menimbulkan konflik," kata dia.
Selain itu, para kontestan politik atau calon kepala daerah juga banyak yang melakukan segala cara untuk merebut suara. Segala cara itu, misalnya dilakukan dengan melontarkan kampanye hitam, kampanye negatif untuk mendegradasi kawan politik.
"Beberapa calon mengatakan siap kalah dan siap menang. Tetapi praktiknya semua maunya siap menang," kata dia.
Lebih dari itu, menurut Tito, pilkada langsung juga berkontribusi besar terhadap munculnya demokrasi biaya tinggi yang pada akhirnya juga memicu tindak pidana korupsi.
"Saya tidak mengatakan bahwa sistem pemilihan langsung itu buruk, tetapi memang ada dampak positif dan ada pula hal-hal negatif," kata dia.
Berita Lainnya
Bawaslu Kulon Progo membentuk pengawas ad hoc Pilkada 2024
Rabu, 24 April 2024 21:11 Wib
KPU Gunungkidul membuka pendaftaran anggota PPK Pilkada 2024
Rabu, 24 April 2024 21:10 Wib
KPU Sleman membuka penerimaan dukungan calon perseorangan Pilkada 2024
Rabu, 24 April 2024 15:03 Wib
KPU Yogyakarta melibatkan budayawan ciptakan maskot Pilkada 2024
Rabu, 24 April 2024 9:30 Wib
Sirekap digunakan KPU RI untuk Pilkada 2024
Rabu, 24 April 2024 4:26 Wib
Bawaslu Bantul melakukan pembentukan panwascam untuk Pilkada 2024
Selasa, 23 April 2024 19:12 Wib
Wakil Ketua DPD Gerindra DIY mendaftar cabup melalui Golkar Kulon Progo
Selasa, 23 April 2024 18:30 Wib
KPU Bantul buka pendaftaran anggota PPK untuk pilkada 2024
Selasa, 23 April 2024 13:54 Wib