DPRD merekomendasikan pemkab intervensi peningkatan perekonomian daerah

Kulon Progo (Antaranews Jogja) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, merekomendasikan pemerintah setempat melakukan intervensi peningkatan perekonomian untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo Akhid Nuryati di Kulon Progo, Rabu, mengatakan tren pendapatan daerah terus meningkat dari tahun ke tahun, tetapi persentasenya belum mampu mencapai 20 persen sehingga perlu ditingkatkan lagi.

"Sumber-sumber pendapatan asli daerah akan meningkat seiring peningkatan dan pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga yang harus diintervensi dan digiatkan adalah peningkatan perekonomian daerah," kata Akhid dalam Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bupati Kulon Progo Tahun Aggaran 2017.

Pengelolaan keuangan daerah dalam pencapaian pendapatan daerah pada 2017 mencapai Rp1.425.084.347.389,05 dari target Rp1.440.881.554.674,81 sehingga hanya tercapai 98,15 persen dari target yang telah ditetapkan.

Di sisi lain kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2017 sebesar Rp.249.666.709.435,52 dari target anggaran sebesar Rp242.829.753.091,61 sehingga PAD hanya tercapai 102,82 persen dari target yang telah ditetapkan.

Kemudian, pencapaian dana perimbangan atau pendapatan transfer sebesar Rp1.072.958.071.785,53 dari target sebesar Rp1.094.705.523.634,20 sehingga mencapai target 98,01 persen.

Pencapaian pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp102.459.566.168,00 dari target anggaran sebesar Rp103.346.277.949,00 sehinggau mencapai target 98,90 persen. Sedangkan kinerja belanja daerah anggaran belanja pada APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 mencapai sebesar Rp1.500.272.762.386,65, sedangkan realisasinya sebesar Rp1.430.666.215.922,90 atau tercapai 95,36 perse. Dalam konteks anggaran belanja adalah pagu tertinggi untu krealisasi belanja pencapaian belanja daerah Tahun Anggaran 2017 menunjukkan ada penghematan yang cukup rasional.

"Capaian belanja 95,36 persen tersebut telah meningkat dari tahun anggaran sebelumnya yang tercapai 93,77 persen. Hal ini menunjukkan serapan anggaran yang baik," katanya.

Meski demikian, Akhid meminta pemkab meningkatkan PAD dengan melakukan optimalisasi pendapatan pajak dan retribusi dengan memenuhi sumber daya manusia (SDM) pemungut pajak dan retribusi dengan kualitas yang memadai.

Selain itu, pemungutan pajak dan retribusi dengan sistem online dan menggunakan IT. Perbup tentang intensif pajak dan retribusi agar ditinjau ulang sehingga bisa memberikan keadilan bagi semua SDM yang terlibat.

"Kami mendorong perbaikan data pajak secara progresif untuk setiap tahun. Menggali potensi PAD secara serius dari sektor pariwisata," katanya. (Adv)

Akhid meminta pemkab memperbaiki komposisi belanja tidak langsung dan belanja langsung yang masih belum berimbang. Belanja tidak langsung proporsinya masih tinggi, khususnya belanja pegawai mengingat dalam belanja langsung dijumpai belanja pegawai.

"Komposisi tersebut diusahakan diperbaikidengan meningkatkan komposisi belanja langsung," harapnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kulon Progo Aris Syarifuddin mengharapkan pemkab meningkatkan pendapatan daerah dengan mencari sumber-sumber pendapatan yang sah melalui kajian potensi yang ada dengan didukung basis data yang konkret dan valid sesuai regulasi serta menggunakan sumber daya dan sarana prasarana memadai.

"Hal yang utama, yakni tata kelola yang baik," katanya.

Pendapat yang sama diungkapkan Fraksi Golkar, PKB, PKS, Gerindra, PAN, dan Bersatu. (Adv)