Pemkab diminta identifikasi pola konsumsi masyarakat miskin

id kemiskinan,bedah rumah,Kulon Progo

Pemkab diminta identifikasi pola konsumsi masyarakat miskin

Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo (kaos biru) bersama-sama masyarakat melakukan bedah rumah milik salah satu warga kurang mampu di Desa Banjarasri, Samigaluh. (Foto ANTARA/Mamiek)

Kulon Progo (Antaranews Jogja) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, merekomendasikan kepada pemerintah setempat melakukan identifikasi pola komsumsi masyarakat miskin guna percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah itu.

Ketua DPRD Kulon Progo Akhid Nuryati di Kulon Progo, Kamis, mengatakan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo 2015 ditargetkan 20,27 persen, namun justru terjadi kenaikan angka kemiskinan menjadi 21,40 persen akibat dari pelambatan ekonomi dunia dan fenomena alam El Nino yang berpengaruh kepada sektor pertanian.

Pada 2016 dan 2017 angka kemiskinan tersebut kembali menurun. Sejak 2013-2016, angka kemiskinan Kabupaten Kulon Progo selalu lebih tinggi dibandingkan empat kabupaten/kota lainnya dan yang terendah adalah Kota Yogyakarta.

"Persentase penduduk miskin walaupun mengalami penurunan masih tertinggi di DIY, sehingga perlu intervensi yang tepat dalam penanggulangan kemiskinan, seperti melakukan identifikasi pola konsumsi masyarakat miskin yang dominan dan melakukan support terhadap konsumsi-konsumsi yang bersifat komunal," kata Akhid.

Ia mengatakan garis kemiskinan Kabupaten Kulon Progo 2017 adalah Rp312.403 sangat meningkat dibanding pada 2015 sebesar Rp273.436. Artinya bahwa setiap penduduk Kabupaten Kulon Progo dengan nilai pengeluaran di bawah nilai tersebut selama sebulan termasuk dalam kategori penduduk miskin.

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Kulon Progo 2017 adalah 84.170 jiwa atau 20,03 persen apabila dibanding 2015 sebanyak 88.130 jiwa atau 21,40 persen dari populasi penduduk, atau mengalami penurunan 1,37 persen dari 2015. Dibanding dengan kabupaten/kota lain di DIT, persentase jumlah penduduk miskin memang lebih tinggi Kabupaten Gunung Kidul.

"Kami minta pemkab melakukan intervensi yang tepat dalam penanggulangan kemiskinan, mulai dari pembenahan data kemiskinan," harap politisi PDI Perjuangan ini.

Akhid juga meminta pemkab meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, salah satunya dengan program pemberdayaan ekonomi warga.

"Pemkab harus membangkitkan usaha mikro dan kecil yang dapat mendongkrak pendapatan masyarakat miskin. Tentu dengan melakukan pendampingan dan membantu dalam pemasarannya," harapnya.





(U.KR-STR)