Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kulon Progo Heriyanto di Kulon Progo, Minggu, mengatakan saat ini, pihaknya sedang melakukan pemetaan dan segera melakuka sosialiasi kepada warga yang direlokasi guna mengumpulkan dokumen-dokumen untuk pelepasan hak tanah.
"Harapannya akhir tahun ini sertifikat tanah warga relokasi selesai. Saat ini masih tahap idenfifikasi," kata Heriyanto.
Untuk diketahui, tanah kas desa yang dimanfaatkan untuk relokasi warga terdampak bandara mencapai luasan 12,4 hektare di lima desa bagi 278 kepala keluarga (KK).
Yakni, tanah kas Desa Glagah untuk 98 KK, Palihan untuk 99 KK, Kebonrejo untuk 23 KK, Janten 54 KK, dan Jangkaran untuk 4 KK.
Selain itu juga ada beberapa warga terdampak yang akan segera menempati 50 unit hunian relokasi di lahan Pakualam Ground (PAG) di Desa Kedundang.
"Pada minggu kedua April ini, kami melakukan sosialisasi sertifikasi lahan relokasi yang menggunakan tanah kas desa," katanya.
Selain itu, kata Heriyanto, pihaknya telah menyiapkan draf aturan penggunakan rumah relokasi dengan sistem magersari yang ada di lahan Puropakualam di Desa Kedundang.
"Kami sudah menyiapkan draf aturan teknis, tata cara penggunaan dan verifikasi penggunanya. Semua sudah selesai, tinggal pelaksanaan di lapangan," katanya.
Sementara itu, Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo menyayangkan munculnya isu dan informasi bahwa tanah kas desa yang digunakan relokasi warga terdampak bandara tidak bisa disertifikasi.
Hasto mengatakan sejak awal sosialisasi pembangunan bandara, pemerintah dan AP I menjamin tanah relokasi dapat disertifikasi.
"Kami mentargetkan sertifikat dapat diterima masyarakat pada akhir tahun ini," katanya.
Kepala Bidang Tata Ruang, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kulon Progo Langgeng Raharjo mengatakan, sertifikasi tanah menjadi SHM akan dilakukan secara cuma-cuma oleh Pemkab Kulon Progo.
Sedangkan untuk lahan magersari (PAG), nantinya pemkab akan mengurus status kekancingan kepada Pura Pakualaman.
Terkait nilai ganti rugi tanah kas desa yang harus ditanggung oleh warga penghuni menurutnya cukup beragam antar kapling namun mendekati nilai yang telah ditaksir appraisal sebelumnya. Pihaknya berharap warga menyisihkan dana ganti rugi lahannya untuk membayar peralihan status hak tanah ini.
"Diupayakan uangnya masuk ke dalam bank yang sama dengan rekening desa untuk memudahkan prosesnya nanti. Sekaligus terpisah dari rekening harian warga sehingga tersedia cukup dana," kata Langgeng.
(U.KR-STR/)
