Yogyakarta (Antaranews Jogja) - Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyinggung keberhasilannya melahirkan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelantikan pengurus DPD/DPC Partai Demokrat se-DIY di Jogja Expo Center, Senin.
"Saya bersyukur kehadirat Tuhan, Allah SWT karena ketika saya memimpin Indonesia menjadi presiden, sejak kita merdeka kita bisa menerbitkan Undang-Undang (UU) tentang Keistimewaan DIY," kata SBY.
Menurut dia, lahirnya UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY itu melalui proses penggodokan yang panjang serta tidak luput dari campur tangannya.
UU Keistimewaan yang berisi 16 bab dan 51 pasal itu mengatur lima aspek keistimewaan. Antara lain mekanisme pengisian jabatan kepala daerah DIY dengan penetapan di DPRD, kelembagaan pemerintah DIY, bidang pertanahan, kebudayaan serta tata ruang DIY.
"Di tangan kader Partai Demokrat yang bernama SBY setelah melalui penggodokan yang panjang akhirnya lahir UU yang sudah lama ditunggu-tunggu masyarakat DIY," kata dia.
SBY mengklaim lahirnya UU Keistimewaan itu, menjadi bukti bahwa dirinya memiliki perhatian khusus kepada kesejahteraan dan kemajuan masyarakat DIY.
"Ini bukti bahwa saya pribadi kader Partai Demokrat memberikan perhatian penuh serta memikirkan desain struktur tatanan pemerintahan yang berlaku di DIY dalam bentuk Undang-Undang," kata dia.
SBY meminta seluruh kader Partai Demokrat di DIY mampu mengawal serta membantu pemerintah daerah setempat mengimplementasikan amanat yang tertuang dalam UU tersebut.
"Wajib hukumnya bagi kader Partai Demokrat, ketika kader utamanya menjadi presiden melahirkan UU Keistimewaan ini, untuk mengawal. Membantu pemerintah daerah ini agar UU itu membawa berkah dan mengubah keadaan," kata dia.
Dalam acara pelantikan pengurus DPD dan DPC se-DIY, SBY hadir didampingi istri, Ani Yudhoyono, kedua puteranya Agus Harimurti Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyono, serta jajaran pengurus DPP Partai Demokrat.
Berita Lainnya
Putusan PHPU Hakim MK tak boleh terpaku UU
Jumat, 19 April 2024 15:30 Wib
Kontrol pemerintahan, Ketua DPR RI harus dari pemenang Pemilu 2024
Jumat, 29 Maret 2024 4:30 Wib
Puan Maharani: Parpol pemenang pemilu berhak kursi ketua DPR RI
Kamis, 28 Maret 2024 18:32 Wib
Pakar UGM usul konten kampanye politik di medsos perlu diatur UU
Sabtu, 23 Maret 2024 5:46 Wib
Guru besar: Mahkamah Konstitusi harus fokus jadi "peradilan UU"
Kamis, 7 Maret 2024 3:32 Wib
Putusan MK soal ambang batas parlemen jadi catatan penting
Minggu, 3 Maret 2024 10:38 Wib
Revisi UU ITE, kata Ikano Unpad, langkah progresif kenotariatansiber Indonesia
Sabtu, 2 Maret 2024 8:06 Wib
Pembentuk UU harus rumuskan ambang batas secara partisipatoris
Jumat, 1 Maret 2024 7:51 Wib