Parampara Praja bahas ketimpangan kesejahteraan di Yogyakarta

Yogyakarta (Antaranews Jogja) - Parampara Praja atau Dewan Penasihat Gubernur DIY membahas masih tingginya ketimpangan kesejahteraan di daerah perkotaan saat bertemu dengan Pemerintah Kota Yogyakarta, Jumat.

"Ketimpangan kesejahteraan yang ada di perkotaan masih jauh lebih tinggi dibanding di daerah perdesaan. Kami ingin menggali lebih dalam terkait kondisi ini di Kota Yogyakarta," kata salah satu anggota Parampara Praja Edy Suandi Hamid di Yogyakarta, Jumat.

Menurut dia, Parampara Praja akan menyusun rekomendasi ke Gubernur DIY Sri Sultan HB X terkait upaya untuk menangani permasalahan ketimpangan kesejahteraan atau ekonomi sehingga tercipta kesejahteraan yang lebih merata.

Upaya untuk mengatasi ketimpangan kesejahteraan tersebut, lanjut Edy, harus segera dilakukan dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. "Tidak baik kalau dibiarkan begitu saja, harus ada penanganan secepatnya," katanya.

Selain membahas masih tingginya ketimpangan kesejahteraan, Parampara Praja juga ingin memperoleh informasi mengenai berbagai aspek yang menjadikan indeks pembangunan manusia (IPM) di Kota Yogyakarta memperoleh nilai tinggi.

"Penilaian IPM dilakukan berdasarkan beberapa faktor seperti kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Ada beberapa indikator yang ingin kami pastikan kondisinya," kata Wakil Ketua Parampara Praja Sutaryo.

Beberapa indikator tersebut meliputi, angka literasi di Yogyakarta, pelaksanaan gerakan Segoro Amarto yang kini berkembang menjadi program Gandeng Gendong oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, serta kondisi kesehatan warga dan balita.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Edy Muhammad mengatakan, Kota Yogyakarta memiliki kelebihan pada nilai IPM yang tinggi yaitu 84,56 serta angka harapan hidup yang cukup tinggi mencapai 74,25 tahun.

Meskipun demikian, ia tidak menampik jika tingkat ketimpangan kesejahteraan juga cukup tinggi meskipun masih masuk dalam kategori moderat.

"Kami mencermati kondisi ketimpangan ini berdasarkan dua data yaitu data pendapatan domestik bruto dengan data kemiskinan. Irisan dari dua data ini akan menjadi sasaran prioritas program pengentasan kemiskinan atau pemberdayaan masyarakat," katanya.

Berdasarkan data tingkat pendapatan domestik bruto, terdapat beberapa daeerah yang masuk kategori rendah yaitu Kraton, Pakualaman, Ngampilan dan Kotagede atau daerah yang justru menjadi tujuan wisata di Yogyakarta.

Sedangkan berdasarkan data kemiskinan, diketahui warga miskin banyak berada di Kecamatan Mergangsan, Tegalrejo, Umbulharjo, dan Gondokusuman.

"Setelah itu, kami berusaha memadukan kedua data itu dan diketahui terdapat 33.432 jiwa yang akan menjadi sasaran prioritas pengentasan kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan dilakukan sesuai dengan faktor yang menyebabkan warga tersebut masuk kategori miskin," kata Edy.

Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti menyatakan permasalahan lalu lintas dan transportasi perlu segera dicarikan solusinya, terutama dengan penyediaan angkutan massal agar lalu lintas di Yogyakarta tidak terlalu padat.

"Saat ini, jalur yang dilalui angkutan umum perkotaan baru mencapai sekitar 60 persen dari total wilayah Kota Yogyakarta. Harapannya, bisa mencapai 100 persen sehingga kepadatan lalu lintas bisa diatasi," katanya.