Banyak mahasiswa Indonesia menjadi korban penipuan agen ke Tiongkok

Beijing (Antaranews Jogja) - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir terkejut saat mendapatkan laporan mengenai banyaknya mahasiswa Indonesia yang menjadi korban penipuan dari agen penyalur pelajar ke Tiongkok.

         "Saya belum pernah mendengarkan (laporan) ini sebelumnya," katanya saat bertemu para pelajar Indonesia di aula Kedutaan Besar RI di Beijing, Jumat malam.

         Ia meminta para mahasiswa yang menjadi korban penipuan untuk melaporkan nama-nama agen untuk ditindak lebih lanjut.

         "Agen ilegal harus dibersihkan karena merugikan orang lain. Maka, saya ingin dapat informasi mengenai hal itu," ujar Menristekdikti.

         Nasir juga mendesak para mahasiswa asal Indonesia yang menjadi korban penipuan segera melaporkan kepada pihak kepolisian.

         "Biar polisi nanti yang tangkap karena di tempat saya tidak ada izin ke luar negeri melalui agen. Semua melalui lembaga yang disahkan oleh kementerian," ujarnya.

         Saat bertemu dengan Menristekdikti di KBRI Beijing, Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Tiongkok (PPIT) periode 2016 s.d. 2017 Bagus Ari Haryo Anugrah melaporkan praktik penipuan agen penyalur pelajar ke Cina.

         "Dari 14.000 pelajar Indonesia di Tiongkok, sebagian besar merupakan korban penipuan agen," katanya saat mendapatkan kesempatan mengajukan pertanyaan kepada Menristekdikti.

         Menurut dia, agen-agen tersebut mendatangi calon korban ke daerah-daerah di Indonesia untuk menawari beasiswa di sejumlah perguruan tinggi di daratan Tiongkok.

         "Setelah sampai di sini, ternyata kami-kami ini tidak mendapatkan beasiswa, padahal sudah telanjur sekolah. Bahkan, ada di antara kami yang harus menjual tanah dan sawah orang tuanya di kampung agar bisa membayar utang ke kampus," kata mahasiswa kedokteran di Capital Medical Univesity, Beijing.

         Mahasiswa asal Makassar, Sulawesi Selatan, itu mengaku menjadi korban agen dari Cina yang bekerja sama dengan oknum instansi pemerintahan di Indonesia.

         Sejauh ini para korban tidak berdaya dan tetap melanjutkan pendidikannya di sejumlah perguruan tinggi di Cina dengan terpaksa menggunakan biaya pribadi dari keluarganya di Indonesia.