Bantul belum pastikan bansos pangan jatah April

Bantul (Antara) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta belum dapat memastikan bantuan sosial pangan yang diberikan pusat kepada keluarga penerima manfaat di daerah ini untuk jatah bulan April 2018.

"Untuk bansos pangan pada April ini belum tahu, tidak bisa saya jawab, tanya ke Kemensos (Kementerian Sosial)," kata Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bantul Saryadi di Bantul, Minggu.

Menurut dia, belum bisa dipastikannya bentuk bansos pangan pada April apakah masih berupa beras sejahtera (rastra) atau sudah berupa bantuan pangan non-tunai (BPNT) ini karena rastra Bantul untuk April ini sudah tidak dialokasikan Kemensos.

Hal itu, kata dia, karena sesuai surat dari Kemensos, bahwa Bantul sudah menerapkan BPNT pada April ini, akan tetapi sampai sejauh ini belum ada kesiapan teknis penyaluran BPNT, sehingga pihaknya belum yakin bisa menyalurkan BPNT.

"Untuk April belum ada rastra, dan BPNT juga belum tentu siap, karena sampai minggu ini ATM belum terdistribusi ke penerima dan mesin EDC belum terdistribusi. Kalau kita manut saja kita ikuti saja kebijakan," katanya.

Ia menjelaskan, penerapan BPNT di Bantul sesuai arahan dari Kemensos sebenarnya pada awalnya mulai Februari 2018, tetapi ditunda menjadi April, sehingga bansos pangan kembali diberikan berbentuk rastra pada Februari dan Maret.

"Kalau rastra (penyaluran) dirapel mungkin saja, kalau dulu awal tahun rastra juga dirapel, jadi saya kira bisa juga dirapel," katanya menanggapi kemungkinan ada rastra pada April, jika BPNT diputuskan untuk ditunda lagi.

Sementara itu, Saryadi mengatakan, kuota penerima bansos pangan di Bantul maksimal sebanyak 97.472 keluarga, akan tetapi penetapan `by name by addres` (BNBA) oleh Kemensos itu didalamnya banyak kolom kosong, sehingga kuota tidak terpenuhi.

Ia mengatakan, berdasarkan hasil pengamatannya pada penyaluran rastra di Bantul pada Maret itu kolom kuota penerima bansos yang kosong mencapai lebih dari 17 ribu keluarga, sehingga bansos rastra disalurkan kepada sekitar 80 ribu keluarga.

Berkaitan dengan hal itu, pihaknya sudah memerintahkan kepada pemerintah desa se-Bantul untuk melakukan musyawarah desa (musdes) guna mengusulkan penggantian terhadap kolom-kolom kuota penerima bansos rastra yang kosong tersebut.

"Pengusulan nama penerima bansos itu kita beri waktu sampai 17 April, nanti kalau usulannya sudah dilaporkan ke kita, kita akan usulkan ke Kemensos, karena yang berhak memutuskan dan menetapkan itu Mensos," katanya.

(KR-HRI)