Bantul bahas penerapan zonasi PPDB SMP

Bantul (Antaranews Jogja) - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, terus membahas penerapan zonasi pada penerimaan peserta didik baru tingkat sekolah menengah pertama di daerah ini.

"Sekarang kami baru membahas PPDB (penerimaan peserta didik baru) ke depan, yang jelas zonasi tetap, hanya kami masih menghitung jarak, karena amanat dari Permendikbud bahwa zona itu yang penting jarak," kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bantul Didik Warsito di Bantul, Minggu.

Menurut dia, penerapan zonasi dalam PPDB telah diatur dalam Permendikbud sehingga dengan penerapan itu berapapun nilai ujian akhir di sekolah dasar (SD) siswa kalau masuk dalam zonasi SMP harus diterima di sekolah itu.

"Jadi NEM berapapun kalau dekat dengan sekolah itu harus diterima, namun di satu sisi kami memiliki kewajiban untuk meningkatkan prestasi akademis. Ini menjadi masalah, perdebatan di antara sekolah," katanya.

Ia mengatakan, bagi sekolah yang sebelumnya merupakan sekolah favorit tentu saja perubahan sistem ini dirasakan sangat drastis sebab sekolah itu sudah terkondisikan untuk menerima siswa dengan nilai terbaik.

Akan tetapi, kata dia, pihaknya juga tidak bisa menghindar dari keputusan Permendikbud yang sudah digulirkan utamanya dengan jarak. Meski begitu dari hasil sementara sudah ada wilayah-wilayah yang dizonakan dalam PPDB.

"Tetapi kapasitas daya tampung SMP dibanding dengan lulusan SD di zona itu lebih besar lulusan SD-nya, kalau nanti dilaksanakan di satu zona dengan tentu ada peristiwa ketika anak rumahnya dekat NEM-nya kecil tidak diterima. Ini baru kami carikan jalan keluar," katanya.

Didik mengatakan, pembahasan dan rapat koordinasi dengan pihak terkait termasuk komite sekolah terus dilakukan agar dalam perjalanannya bisa dikombinasikan karena kalau hanya penerapan zonasi penuh saat ini tidak memungkinkan.

"Kalau kami memakai zonasi penuh pasti sekolah akan kaget, karena di Bantul mungkin juga sama dengan nasib kabupaten lain belum bisa selenggarakan sekolah terutama di SMP negeri yang sama persis kualitasnya," katanya.

Namun demikian, kata dia, kalau pemerintah bisa menyamakan kualitas pendidikan di sekolah, zonasi tersebut mutlak karena semua sekolah sama sehiggga ketika berbicara zonasi, arahannya adalah mendaftar sekolah yang terdekat.

"Tetapi kenyataan bahwa masih ada sekolah-sekolah yang memang sangat bagus, dan sekolah sudah terkondisi anak yang mendaftar di situ nilainya tingi. Namun faktanya bahwa SMP kita belum merata, sehingga orang tua siswa masih punya pilihan," katanya.

(KR-HRI)