Wacana mengubah Hari Pers Nasional dinilai emosional

 Jakarta (Antaranews Jogja) - Praktisi Media dan pendiri Indonesian Online Media Syndicate (IOMS) Teguh Santosa menegaskan pers nasional adalah pers perjuangan sehingga wacana mengubah Hari Pers Nasional ke tanggal 23 September dikhawatirkan hanya dengan alasan emosional.

        "Pers nasional kita adalah pers perjuangan. Lahir bersama keinginan menciptakan satu bangsa yang berdaulat. Dalam konteks kebangsaan dan perjuangan itulah pejuang dan wartawan berkumpul di Solo pada 9 Februari 1946 untuk menegaskan kesatuan jiwa mereka," katanya di Jakarta, Selasa.

        Hal ini disampaikan Teguh Santosa saat dimintai pandangannya mengenai keinginan sementara pihak mengubah tanggal Hari Pers Nasional (HPN) dari tanggal 9 Februari menjadi 23 September.

        Teguh mengingatkan, bahwa pers nasional memiliki sejarah yang panjang, sepanjang sejarah perjuangan membangun pondasi kebangsaan dan merebut kemerdekaan Indonesia.

        Teguh khawatir keinginan mengubah tanggal Hari Pers Nasional didasarkan pertimbangan egoisme pihak tertentu.

         "Saran saya, lebih baik kita fokus membantu publik mendapatkan gambaran yang pas mengenai posisi negara ini di tengah percaturan global," kata Teguh.

         Lebih lanjut Teguh menegaskan bahwa saat ini ada dua pekerjaan besar di depan mata masyarakat pers nasional. Dua pekerjaan besar itu adalah memastikan bahwa setiap wartawan yang bekerja di perusahaan pers memiliki kompetensi, dan setiap perusahaan pers yang melayani kebutuhan informasi publik bekerja dengan standar profesionalisme yang dapat dipertanggung jawabkan.

         Kedua hal itu, tambah Teguh  memiliki arti yang sangat penting di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin menjadi, yang di sisi lain digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menciptakan disharmoni di tengah kehidupan bangsa dan negara.

        "Kedua hal itu adalah ekspresi yang paling pas untuk memperlihatkan kepedulian menciptakan pers berkualitas dan di saat bersamaan merupakan sumbangan kita untuk demokrasi yang dewasa di Indonesia," kata Teguh.

        Menurut Teguh, perdebatan mengenai perubahan tanggal itu tidak lebih penting daripada menyelesaikan kedua pekerjaan besar yang sudah disebutnya di atas.