Pemkab Bantul diminta aktif akses dana pusat

id Dprd bantul,Setiya

Pemkab Bantul diminta aktif akses dana pusat

Kantor DPRD Bantul DIY (Foto Antara/Sidik)

Bantul (Antaranews Jogja) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakart  meminta pemerintah kabupaten setempat aktif mengakses dana pusat atau anggaran pendapatan dan belanja negara.

"Saya minta eksekutif untuk lebih aktif mengakses peluang dana pusat atau APBN, karena kapasitas keuangan Pemda Bantul itu masih sangat terbatas," kata Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bantul Setiya di Bantul, Rabu.

Menurut dia, selain keuangan daerah terbatas perlunya aktif mengakses dana pusat itu untuk mendukung misi besar bupati dan wakil yang menjadikan Bantul Sehat Cerdas dan Sejahtera, sementara pos belanja pembangunan masih minim.

"Untuk itu, saya mengapresiasi OPD (organisasi perangkat daerah) yang mau aktif mencari sumber pendanaan baik dari pusat atau APBN maupun APBD provinsi," kata anggota DPRD Bantul asal Banguntapan Bantul itu.

Ia menjelaskan berbicara aktif mengakses itu dilihat dari pos dana alokasi khusus (DAK), karena kalau DAK baru bisa turun bila ada proposal pengajuan dari dinas terkait yang diketahui kepala daerah.

Anggota Komisi B DPRD Bantul itu, mengatakan pos dana alokasi umum (DAU) pemerintah daerah sekadar menunggu jatah dari pusat, karena DAU sudah ada rumusnya, naik-turun tergantung besaran indiktor hitungan itu.

"Sementara DAK menunjukkan bila dinas tersebut ada upaya sejak konsepsi, proposal, hingga komunikasi. Saya berikan apresiasi kepada OPD termasuk juga RSUD yang telah bekerja keras mendapatkan alokasi DAK," katanya.

Oleh sebab itu, dinas belum pernah mendapat DAK, pihaknya berharap berani mencoba mengajukan permohonan ke pusat, seperti Dinas Pariwisata tahun ini dapat alokasi Rp1,7 miliar setelah sebelumnya diajak ke Kementerian Pariwisata.

Ia mengatakan apabila dalam DAK tersebut membutuhkan kontribusi dari APBD diharapkan hal itu bisa menjadi prioritas, misalnya mendapat bantuan pembangunan gedung senilai Rp5 miliar yang kemudian diminta menyusun rancangan kerja.

"Ya harus kita penuhi, karena itu ibarat `mancing ikan, perlu juga umpan`. Namun secara keseluruhan akan sangat membantu kapasitas keuangan kita dan mengakselerasi realisasi misi bupati," katanya.



.KR-HRI/ 18-04-2018 07:30:45
Pewarta :
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2024