Pemerintah mendorong ekonomi berkeadilan melalui Ummart

Jakarta (Antaranews Jogja) - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berupaya mendorong pemerataan ekonomi berkeadilan, salah satunya melalui fasilitasi pelatihan manajemen "Ummart" atau unit usaha yang ada di ruang lingkup pesantren.

             Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan bahwa "Gerai Ummart" atau unit usaha yang ada di pesantren yang merupakan gagasan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) tersebut akan mendapatkan pelatihan manajemen usaha ritel modern dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).

             "Dukungan pemerintah berupa fasilitasi dan tidak mengenakan 'franchise fee'. Itu harus dengan kesetaraan. Jadi, harga jual sama di Ummart sama dengan ritel modern lainnya, yang artinya harga perolehannya juga sama," kata Enggartiasto di Jakarta, Rabu.

             Dengan program Ummart tersebut, para santri yang ada di pondok pesantren akan mendapatkan pelatihan manajemen stok sekaligus pengelolaan toko ritel modern. Ummart nantinya tidak hanya melayani internal pondok pesantren tertentu saja, tetapi bisa melayani wilayah di sekitar lingkungan pesantren.

             "Dengan (kesetaraan) itu baru bisa maju. Kalau tidak, warung-warung yang ada di pesantren tidak akan bisa maju karena harganya jauh lebih mahal daripada ritel modern yang ada," kata Enggartiasto.

             Ummart akan mendapatkan akses barang dengan harga yang sama seperti ritel modern yang diharapkan meningkatkan daya saing. Hal ini supaya tidak kalah dengan toko ritel modern lainnya.

          Selain itu, rencananya perbankan syariah juga akan digandeng untuk memberikan pinjaman modal kerja jangka pendek.

             "Nanti pada bulan Mei 2018 akan ada 10 s.d. 12 Ummart yang akan diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo. Ada yang dibikin baru, ada yang renovasi," kata Enggartiasto.

             Ummart akan dibuka di wilayah Jawa Timur terlebih dahulu, kemudian akan diadopsi ke wilayah-wilayah pesantren lain yang ada di Indonesia.

          Berdasarkan data Nielsen Indonesia, pada tahun 2014 terdapat lebih dari tiga juta usaha ritel tradisional, termasuk yang berada di lingkungan pondok pesantren.

             Sementara itu, berdasarkan data Kemendag, Hipmi, dan Aprindo, di beberapa toko ritel milik pondok pesantren yang ada di Jawa Timur masih ditemui banyak kendala dalam melayani kebutuhan santri dan lingkungan sekitarnya. Beberapa kendala tersebut, antara lain, kondisi fisik toko, stok barang, sistem, dan sumber daya manusia.