Kemensos selenggarakan workshop Kemandirian dan Berkelanjutan SLRT

id dinas sosial,SLRT

Pemda Kabupaten Sleman (Foto ANTARA/ags)

Sleman (Antaranews Jogja) - Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial menggelar workshop Strategi Kemandirian dan Keberlanjutan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis.

Workshop yang diikuti sebanyak 78 peserta dari enam provinsi dan 35 kabupaten/kota di Indonesia tersebut menghadirkan narasumber Kepala Seksi Pekerja Sosial di Subdit Pekerja Sosial dan Pekerja Sosial Masyarakat Direktorat PSPKKM Kemensos Luluk Sugianto dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman Sri Murni Rahayu.

"Kabupaten Sleman dipilih sebagai ajang kunjungan dan worshop tersebut karena?SLRT di Kabupaten Sleman telah mengembangkan berbagai inovasi yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga miskin," kata Luluk.

Di samping itu kunjungan di Kabupaten Sleman merupakan kesempatan berharga bagi peserta workshop dari daerah lain?untuk melihat secara langsung layanan SLRT di Kabupaten Sleman. "Sekaligus sebagai forum pertukaran pengetahuan tentang pengembangan SLRT di daerah masing-masing peserta," katanya.

Ia mengatakan, Kabupaten Sleman salah satu dari 78 kabupaten/kota di Indonesia yang mengembangkan SLRT, yakni sistem yang mencatat kebutuhan dan keluhan warga miskin, serta menghubungkan mereka dengan program dan layanan sosial yang dikelola pemerintah pusat dan daerah.

"Layanan SLRT tersebut tersedia melalui sekretariat di kabupaten/kota dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di desa/kelurahan. Selain itu warga dapat pula mengakses layanan melalui fasilitator SLRT yang bekerja di tingkat desa/kelurahan," katanya.

Luluk mengatakan, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos RI telah mengembangkan SLRT sebagai layanan sosial satu pintu sejak 2016, hal tersebut sesuai mandat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

"Pemerintah menargetkan pada 2019 SLRT didirikan di 150 kabupaten/kota di Indonesia. Kabupaten/kota penyelenggara SLRT akan memperoleh dukungan APBN selama tiga tahun pertama. Setelah itu mereka diharapkan meneruskan secara mandiri menggunakan anggaran daerah," katanya.

Disamping 78 peserta workshop juga diikuti oleh perwakilan lintas kementerian dan lembaga, mitra pembangunan, serta perwakilan Pemerintah Australia (Department of Foreign Affairs and Trade,DFAT), dan program Mahkota sebagai pendukung kegiatan.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman Sri Murni Rahayu menyampaikan bahwa keberlangsungan SLRT di Kabupaten Sleman karena semua OPD teknis bisa sebagai rujukan/dan pelayanan lanjutan (Back Office) dan OPD teknis sebagai informasi awal dalam pelayanan di SLRT.

"Sedangkan SLRT Sembada berfungsi sebagai pintu masuk dalam penanganan PMKS. Disamping itu OPD teknis melaksanakan sesuai dengan tupoksi masing-masing tanpa harus dipaksakan pelayanannya di satu tempat," katanya.

Menurut dia, kata kunci keberhasilan SLRT di Kabupaten Sleman adalah kesadaran bahwa seluruh warga miskin di kabupaten/kota berhak untuk mendapatkan perlindungan sosial dan menempatkannya sebaagai prioritas pembangunan daerah.

"Ukuran keberhasilan jalannya birokrasi di pemkab adalah kuantitas dan kualitas layanan bagi warga miskin di wilayahnya. Juga karena memperlakukan OPD/lembaga lain melaksanakan sesuai dengan tugas, fungsinya sebagai mitra sejajar dalam SLRT. Dan yang tidak kalah pentingnya bahwa SLRT bukan sekedar program pusat namun harus menjadi salah satu tugas dan fungsi dari OPD yang menangani sosial," katanya.
 
Pewarta :
Editor: Agus Priyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar