Bogor (Antaranews Jogja) - Pemerintah menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mengatasi masalah tingginya angka perkawinan anak di Tanah Air.
"Kami menyiapkan referensi akademik dan ilmiah sehingga nanti bisa muncul Perppu tentang Pernikahan Anak, sehingga itu nanti bisa disodorkan pemerintah kepada DPR," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise usai menghadiri peringatan Hari Kartini di halaman Istana Bogor, Sabtu.
Yohana menyebutkan pihaknya akan membuat diskusi publik dalam waktu dekat dengan mengundang semua ormas perempuan, para pakar anak, para tokoh adat dan agama.
"Kemungkinan pekan depan, termasuk juga dengan kementerian terkait untuk membicarakan bagaimana kita melihat kajian yang telah dilakukan ormas maupun kementerian terkait sehingga nanti akan muncul referensi akademik atau ilmiah," kata Yohana.
Ia mengatakan, pihaknya mendorong DPR nantinya dapat mengesahkan Perppu tersebut sebagai perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 dan 2.
Ia menyebutkan perlunya Perppu itu juga sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.
"Presiden secara langsung menyatakan hal ini kepada ormas perempuan yang kemarin hadir di Istana Bogor," katanya.
Ia menyebutkan apa saja hal yang akan diatur dalam Perppu itu akan dibicarakan dalam diskusi publik yang akan dilakukan pekan depan.
"Nanti kita bicarakan dalam diskusi publik pekan depan dan akan dilihat bagaimana kesepakatannya," katanya.
Menurut dia, yang jelas akan dilihat mengenai perlunya Perppu dan akan dilihat lagi batas minimal usia perkawinan.
Ketika ditanya apa alasan mendesak perlunya Perppu itu, Yohana mengatakan alasannya adalah makin tingginya kasus perkawinan anak yang berdampak kepada kemiskinan dan penurunan angka indeks pembangunan manusia (IPM).
"Kasus perkawinan anak banyak terjadi di daerah daerah. Itu menjadi daerah miksin dan banyak sekali anak korban kekerasan di kantong kemiskinan itu," katanya.
Ia menyebutkan daerah daerah yang angka perkawinan anaknya meningkat seperti Sulbar, angka IPM-nya juga menurun.
Hari Kartini
Sementara terkait Hari Kartini, Yohana menyerukan seluruh wanita Indonesia bangkit melihat potensi dan aset diri untuk melanjutkan perjuangan Kartini mengangkat harkat dan martabat perempuan.
"Melanjutkan perjuangan Kartini agar dapat berjalan setara dengan kaum laki laki menuju Planet 5050 Tahun 2030," katanya.
Mengenai perjuangan wanita yang mendesak saat ini, Yohana mengatakan paling mendesak adalah mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan.
"Kasus kekerasan terhadap perempuan masih cukup tinggi baik fisik, psikis dan penelantaran terhadap perempuan yang meningkat," kata Yohana.
Berita Lainnya
Sang Perempuan dari Timur pendobrak sejarah Indonesia
Sabtu, 19 Oktober 2019 11:00 Wib
Orang tua diminta awasi anak bermain gawai
Selasa, 23 Juli 2019 11:46 Wib
Menteri Yohana: perempuan siapkan diri hadapi perubahan industri
Jumat, 9 November 2018 18:00 Wib
Menteri Yohana kawal kasus perkosaan mahasiswi UGM
Jumat, 9 November 2018 13:30 Wib
Menteri PPPA: Sidang Umum ICW memajukan perempuan
Kamis, 13 September 2018 22:44 Wib
Perhatian pada lansia indikator negara maju
Jumat, 24 Agustus 2018 0:27 Wib
Menteri: jangan ada lagi kekerasan terhadap anak
Selasa, 24 Juli 2018 0:17 Wib
Anak-anak diminta tidak bergantung pada gawai
Senin, 23 Juli 2018 0:37 Wib