Pemdes di Gunung Kidul didorong membentuk BUMDes

Gunung Kidul (Antaranews Jogja) - Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendorong pemerintah desa membentuk Badan Usaha Milik Desa yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3KBPMD)? Gunung Kidul Sudjoko di Gunung Kidul, Senin, mengatakan dari 144 desa yang sudah memiliki BUMDes baru ada 71 desa, ada beberapa yang sudah maksimal namun ada yang masih jalan ditempat.

"Dari 71 memang BUMDEs belum maksimal," katanya.

Dia mengatakan BUMDes yang dikelola dengan baik, seperti di Desa Bejiharjo dan Karangrejek bisa menyumbang penurunan angka kemiskinan. Hasil dari pemantauan yang dilakukannya ada beberapa kendala mulai dari identifikasi potensi desa yang ada.

"Memang selama ini desa kesulitan mengidentifikasi potensi, padahal sebenarnya bisa membuka usaha yang bisa berkembang," katanya.

Sudjoko mengatakan, pihaknya terus mendorong agar desa mengidentifikasi potensi dengan melakukan pelatihan dan studi banding. Pihaknya terus melakukan pendampingan untuk pendirian BUMDes.

Ditargetkan pada 2019 mendatang semua desa bisa memiliki BUMDEs. Pihaknya juga membuat payung hukum yang dituangkan dalam Perda tentang BUMDes dan dilanjutkan pembentukan forum BUMDes.

"Kamu juga melakukan pendampingan ke desa, dan juga memberikan bantuan stumulan untuk mendorong kreatifitas," katanya.

Dia mengatakan ke depan transparansi BUMDes terhadap masyarakat akan dibentuk suatu sistem pelaporan berbasis "online". "Dengan majunya internet kita mendorong pelaporan secara transparan, salah satunya sistem `online`," katanya.

Sekretaris Desa Karangmojo, Kecamatan Karangmojo Budi Haryanto mengatakan Desa Karangmojo sudah membentuk BUMDes terkait adanya kolam renang dan Waterboom.

"Kami sudah membaentuk BUMDes sejak Juni 2016," katanya.



(U.KR-STR) 23-04-2018 18:39:55