Pemkab Kulon Progo luncurkan forum akuntabilitas publik

Kulon Progo (Antaranews Jogja) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, meluncurkan Forum Akuntabilitas Publik dalam rangka transparansi informasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.

"Saat ini, pemerintahan terbuka didorong melalui keterbukaan data dan informasi, seperti data laporan akuntabilitas keuangan," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Disjominfo) Kulon Progo Rudiyatno di Kulon Progo, Rabu.

Ia mengatakan Forum Akuntabilitas Publik ini merupakan forum multi pihak mulai tingkat kabupaten hingga ke desa. Forum ini memastikan layanan publik akan berkinerja prima sejak dari perencanaan hingga pertanggungjawabannya.

"Pemkab ingin menggugah partisipasi masyarakat dalam siklus penganggaran," katanya.

Rudiyatno mengatakan saat ini, pemkab menginisiasi terwujudnya pemerintahan terbuka. Sebagai inisiatif hal itu Pemkab Kulon Progo saat ini mengajukan Letter of Interest ke Open Government Partnership.

Hal ini untuk mengimbangi tuntutan masyarakat, pemerintah menginisiasi pemerintahan terbuka. Pemkab terbuka melalui keterbukaan data dan informasi pada badan pemerintah.

"Data itu seperti data keuangan, dan data lain, selain informasi yang dikecualikan undang undang,? kata Rudiyatno.

Sementara Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik Dinas Kominfo Kulon Progo, Sigit Purnomo mengatakan salah satu indikator pelayanan publik yang baik adalah dengan adanya layanan aduan masyarakat.

Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo kemudian memanfaatkan aplikasi lapor untuk memberikan kesempatan pada masyarakat melaporkan permasalahan terkait dengan pelayanan pemerintah.

"Untuk menanggapi surat edaran dari pemerintah pusat, Pemkab Kulon progo telah menindaklanjuti dengan aplikasi yang dibangun pemerintah Pusat yaitu layanan Lapor," kata Sigit Purnomo.

Ia mengatakan Diskominfo akan melaksanakan proyek percontohan Forum Akuntabilitas Publik di Desa Sendangsari dan Desa Bumirejo.

"Kedua Desa ini diharapkan akan menjadi contoh bagi desa lain agar memiliki sistem informasi desa yang baik dan menjalankan aplikasi lapor," katanya.