Kapolri: Asian Games harus bebas konflik politik

Jakarta (Antaranews Jogja) - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Pol Tito Karnavian mengimbau masyarakat tidak terpancing pada konflik isu politik selama penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang.

"Masyarakat hendaknya menganggap Asian Games sebagai pesta besar yang mempertaruhkan nama bangsa kita. Asian Games menjadi memomentum persatuan nasional," kata Tito dalam diskusi Tempo di Jakarta, Rabu.

Kepolisian RI, menurut Tito, mengantisipasi penyelenggaraan Asian Games pada 18 Agustus-2 September yang berlangsung setelah pendaftaran calon presiden dalam Pemilihan Presiden 2019 pada 4-10 Agustus.

"Urusan politik dalam negeri penting. Tapi, kita jangan sampai hanya berpikir tentang itu saja karena ada penyelenggaraan Asian Games yang dapat mendinginkan situasi politik," katanya.

Tito juga meminta masyarakat tidak terpolarisasi dan terpecah saat Asian Games sebagaimana terjadi pada kegiatan hari bebas kendaraan bermotor pada Minggu (29/4). "Pendaftaran saja belum, sudah ada polarisasi. Ada upaya intimidatif. Kami tidak ingin masyarakat terjebak dalam perpecahan," ujar Kapolri.

Kepolisian RI akan mengerahkan sekitar 36 ribu personel yang akan bertugas untuk mengamankan atlet dan ofisial, arena pertandingan, wisma atlet, media dan masyarakat yang menonton pertandingan.

"Ada dua tahap penting penyelenggaraan yang akan kita amankan yaitu pawai obor mulai Juli dan pertandingan Asian Games mulai 18 Agustus," katanya.

Kapolri berjanji akan mengamankan kota-kota penyelenggara Asian Games dari ancaman terorisme dan kejahatan jalanan selain pengaturan lalu-lintas demi kelancaran penyelenggaraan.

"Kami bersama TNI dan para pemangku kepentingan yang lain terkait keamanan siap melaksanakan pengamanan di empat provinsi penyelenggara yaitu DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Banten, dan Jawa Barat," kata Kapolri.