Desa kesulitan merangkul pokdarwis kembangkan potensi wisata

id Kalibiru

Desa kesulitan merangkul pokdarwis kembangkan potensi wisata

Pengunjung objek wisata Kalibiru, Kabupaten Kulon Progo, DIY. (FOTO ANTARA/MAMIEK)

Kulon Progo  (Antaranews Jogja) - Pemerintah desa di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengalami kesulitan merangkul kelompok sadar wisata menjadi bagian dari unit usaha badan usaha milik desa dalam mengembangkan potensi wisata.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Sutrisno di Kulon Progo, Kamis, mengatakan pariwisata desa yang sudah berkembang dikelola kelompok sadar wisata (pokdarwis).

"Kalau objek wisatanya sudah mapan, sulit untuk diajak kerja sama dengan badan usaha milik desa (BUMDes). Saat ini, baru asa satu desa yang memiliki BUMDes dengan unit pariwisata di Desa Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo," katanya.

Ke depan, kata Sutrisno, pemerintah desa di 86 desa lain di luar Jatimulyo, akan mengembangkan wisata baru berbasis budaya dan potensi lokal. Wisata berbasis budaya akan menjadi daya tarik bagi wisatawan luar daerah dan luar negeri.

"Jadi, desa wisata baru akan dikelola BUMDes. Saat ini, masing-masing desa sedang merintis wisata budaya," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata (Dirpar) Kulon Progo Niken Probo Laras mengatakan saat ini badan usaha milik desa (BUMDes) masih bergerak di sektor simpan pinjam, dan enggan mengembangkan pariwisata dan potensi desa.

"Pemerintah desa selalu beralasan, anggaran desa banyak terserap untuk anggaran pendidikan dan kesehatan yang diamanahkan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan sehingga potensi wisata yang ada di desa tidak digarap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi warga," kata Niken.

Ia mengatakan pihaknya pernah mengumpulkan pelaku wisata, kelompok sadar wisata (pokdarwis), pemerintah desa, dan pengelola desa wisata untuk pembentukan BUMDes dengan unit usaha parwisata. Namun, masing-masing berpegang teguh pada ego.

"Desa wisata muncul terlebih dulu, dibandingkan pembentukan unit usaha pariwisata di bawah BUMdes. Desa terbebani dana kesahatan dan pendidikan, sedangkan pelaku desa wisata tidak mau di bawah BUMDes," katanya.

Menurut Niken, perkembangan desa wisata di Kulon Progo berkembang lamban. Dispar berusaha memfasilitasi desa wisata, namun kesiapan desa wisata sendiri belum siap. Sampai saat ini, dari 10 desa wisata yang ada di Kulon Progo yang sudah berkembang secara mandiri baru Desa Wisata Nglinggo dan Kalibiru.

"Desa wisata itu muncul dari inisitiaf warga dalam mengoptimalkan potensi wisata di sekitar, kami akan melakukan pendampingan dan mengupayakan pembangunan infrastruktur pendukung," kata Niken.