Bantul dorong koperasi berikan pembiayaan pola rentenir
Pemkab Bantul D.I.Yogyakarta (Foto ANTARA/Hery Sidik)
Bantul (Antaranews Jogja - Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Perindustrian Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendorong koperasi daerah bisa memberikan pembiayaan masyarakat dengan pola seperti rentenir yang mendatangi kepada masyarakat.
"Koperasi itu dikuatkan sebagai pilar ekonomi di wilayah. Makanya, didorong mereka itu bisa memberikan pembiayaan masyarakat dengan cara atau pola-pola seperti rentenir," kata Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Bantul Sulistyanto di Bantul, Jumat.
Menurut dia, pembiayaan masyarakat menyerupai pola rentenir misalnya dengan mendatangi langsung masyarakat ke kampung-kampung maupun pedagang di pasar-pasar guna memudahkan masyarakat mendapat pinjaman modal.
"Sudah ada koperasi yang melakukan kegiatan seperti rentenir ke pasar-pasar dan ke kampung-kampung. Jadi, dia tiap hari datang karena masyarakat itu tidak mau ribet, bahkan kebutuhan itu kadang-kadang mendesak," kata Sulistyanto.
Bahkan, ketika koperasi bisa datang kepada masyarakat, akhirnya masyarakat tidak mengambil pembiayaan ke rentenir dengan bunga yang dibebankan memberatkan, tetapi ke koperasi yang bebannya lebih murah.
"Nah, pola-pola seperti ini sudah dilaksanakan, makanya memperkuat justru koperasi di wilayah itu yang betul-betul bisa memahami karakter masayarakat di wilayahnya. Saya dorong ke sana," katanya.
Terkait dengan keberadaan rentenir tersebut, menurut dia, bukan hal yang mudah dihilangkan karena selalu mencari terobosan baru. Istilahnya ketika koperasi sudah bisa mengikuti pola rentenir, setidaknya bisa mengimbangi pola itu.
"Saya katakan memang belum bisa 100 persen terbebas dari rentenir. Namun, dengan upaya seperti itu masyarakat bisa paham betul, kalau pinjam koperasi itu bunganya lebih rendah. Jadi, memang masih ada rentenir tetapi jauh berkurang," katanya.
Hingga Jumat, kata dia, di wilayah Bantul terdapat sebanyak 433 koperasi aktif, sedangkan pada tahun 2016 s.d /2017 ada sebanyak 63 koperasi yang ditutup karena tidak aktif atau tidak menjalankan rapat anggota tahunan (RAT) berturut-turut.
"Jadi, yang 433 koperasi itu betul-betul sudah aktif dan yang aktif ini harus dikuatkan lagi agar bisa berfungsi sebagai peningkatan ekonomi masyarakat daerah itu," katanya.
