Bappenas meminta Kemristekdikti moratorium izin perguruan tinggi

Jakarta (Antaranews Jogja) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro meminta Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk melakukan penghentian sementara atau moratorium izin perguruan tinggi baru.

Izin perguruan tinggi baru perlu dimoratorium karena ada kecenderungan orang kaya di Indonesia bikin universitas dengan menggunakan namanya.

"Iya kalau dia kaya terus atau keluarganya memiliki komitmen kuat untuk meneruskan universitas tersebut," ujar Bambang dalam diskusi publik Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) di Jakarta, Senin.

Bambang menambahkan, jika orang kaya tersebut sudah tua atau tidak bisa mengurus perguruan tinggi tersebut, maka kampus tersebut hanya bertahan saja. Salah satu caranya untuk bertahan hanya dengan mencari mahasiswa saja.

Menurut Bambang, lebih baik orang kaya di Tanah Air tidak berlomba-lomba bikin universitas melainkan menyumbang kepada kampus yang sudah ada.

"Misalnya untuk pembangunan laboratorium, menyumbang sekian miliar," kata dia.

Ia juga menambahkan dirinya juga menentang perguruan tinggi swasta menjadi negeri, karena akan menambah beban negara. Lebih baik memperkuat perguruan tinggi negeri (PTN) yang sudah ada dibandingkan harus menjadikan negeri kampus swasta.

"Daripada harus menambah beban anggaran, lebih baik diperkuat saja PTN yang sudah ada," katanya.

Bambang menegaskan bahwa yang terpenting pada saat ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Indonesia memiliki sekitar 4.500-an perguruan tinggi, namun jika dibandingkan perguruan tinggi di Tiongkok masih kalah saing.

"Jumlah universitas kita banyak, tapi belum tentu universitas terbaik kita mampu bersaing dengan Tsinghua University misalnya. Untuk itu kita dorong bagaimana kualitas perguruan tinggi kita semakin meningkat," kata dia.