Jakarta (Antaranews Jogja) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengingatkan agar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia tidak dipolitisasi.
"Keputusan tersebut jangan dimainkan untuk kepentingan politik di tahun-tahun pemilihan ini," ujar Wiranto dalam pernyataannya yang dibacakan oleh Deputi Bidkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam Jhoni Ginting di Kantor Kominfo, Jakarta, Selasa.
Ia juga meminta agar masyarakat tidak mempermasalahkan putusan pengadilan itu hingga membuatnya menjadi polemik.
"Kita semua harus menyadari bahwa tujuan keputusan tersebut semata-mata untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara," kata Menko Polhukam.
Mantan Panglima TNI itu juga menyampaikan bahwa proses peradilan yang telah ditempuh, baik di PTUN maupun Mahkamah Konstitusi bukanlah menjadi ajang pertarungan pemerintah melawan Islam. Namun, upaya tersebut untuk mencari kebenaran hukum dalam menjaga keutuhan NKRI, kata Wiranto.
"Proses di PTUN juga bukan tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap segolongan masyarakat, tetapi merupakan hasil tinjauan dan pertimbangan hukum yang harus dihormati masyarakat," ungkap dia.
Terkait putusan PTUN yang menolak seluruh gugatan HTI, Menko Polhukam menyampaikan apresiasi dan rasa syukurnya. Menurut dia, putusan lembaga hukum Indonesia itu secara tidak langsung ikut menjaga keutuhan dan eksistensi negara, serta kelangsungan hidup Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
Gugatan eks HTI terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pencabutan status badan hukumnya ditolak oleh Majelis Hakim PTUN dalam sidang putusan yang digelar pada Senin (7/5).
Dengan ditolaknya gugatan tersebut, maka HTI menjadi organisasi yang dilarang di Indonesia.
Berita Lainnya
ICMI benteng umat Islam dari ideologi ekstrem
Sabtu, 13 Mei 2023 6:22 Wib
Prabowo mengajak Wiranto kerja sama dampingi presiden 2024-2029
Selasa, 2 Mei 2023 6:41 Wib
Wiranto hengkang ke PAN
Jumat, 17 Februari 2023 6:28 Wib
Usulan MPR RI agar kepala daerah dipilih DPRD ditanggapi Istana
Rabu, 12 Oktober 2022 7:17 Wib
Rekan penusuk Wiranto divonis hukuman lima tahun atas perencanaan terorisme
Kamis, 25 Juni 2020 19:22 Wib
Wiranto jabat Ketua Wantimpres periode 2019-2024
Jumat, 13 Desember 2019 23:40 Wib
Menkopolhuman Wiranto tinggalkan RSPAD Gatot Soebroto
Sabtu, 19 Oktober 2019 15:59 Wib
Presiden Jokowi menjenguk kembali Wiranto
Rabu, 16 Oktober 2019 19:52 Wib