Indonesia menyerukan penegakan hukum internasional untuk perdamaian

id retno

Indonesia menyerukan penegakan hukum internasional untuk perdamaian

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi (Foto Antara)

Jakarta (Antaranews Jogja) - Pemerintah Indonesia menyerukan di Dewan Keamanan PBB mengenai pentingnya penegakan hukum internasional untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

"Penegakan hukum internasional sangat penting untuk melindungi pihak yang lemah dari perlakuan semena-mena pihak yang merasa kuat," kata Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Jumat.

Pernyataan tersebut disampaikan Menlu RI pada Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB bertema "Menjunjung Tinggi Hukum Internasional dalam Konteks Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional" di Markas Besar PBB, New York, Kamis (17/5).

Di depan 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB, Menlu RI mengingatkan bahwa masyarakat dunia adalah konstituen dari Dewan Keamanan PBB.

Untuk itu, Menlu RI menekankan perlunya Dewan Keamanan PBB menjalankan mandatnya dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional dengan menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari permasalahan itu sendiri.

Menlu RI pun menegaskan pentingnya anggota Dewan Keamanan PBB menegakan hukum internasional dan mengimplementasi berbagai resolusi yang dihasilkan agar kerja dan berbagai produknya bermanfaat dan dapat dirasakan oleh masyarakat dunia.

"Menjadi tanggung jawab kerja Dewan Keamanan PBB untuk bekerja sesuai dengan hukum internasional, mengimplementasikan semua komitmen dan resolusi yang dihasilkan agar tidak seperti sekarang, Misalnya, banyak resolusi mengenai Palestina, tidak diimplementasi," tutur Menlu Retno.

Menlu RI juga menyampaikan pentingnya pengaturan dan arsitektur kawasan sebagai "building block" untuk tercapainya perdamaian dan stabilitas global.

Debat terbuka itu diselenggarakan di bawah presidensi Polandia di Dewan Keamanan PBB dan dipimpin oleh Presiden Polandia. Tercatat 12 pejabat setingkat menteri serta 74 negara anggota PBB ikut serta dalam debat terbuka tersebut.

Tema debat terbuka yang diusung Polandia dilatarbelakangi oleh makin meningkatnya jumlah pelanggaran terhadap hukum internasional yang hanya akan melahirkan konflik dan krisis.

Oleh sebab itu, pertemuan itu diharapkan dapat mengingatkan anggota PBB untuk senantiasa menjalankan kewajibannya dengan menegakkan hukum internasional dan Piagam PBB.
Pewarta :
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2024