Yogyakarta (Antaranews Jogja) - Proses penataan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang belum dapat dituntaskan hingga satu tahun kepemimpinan pasangan kepala daerah Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi menjadi sorotan dari berbagai pihak.
"Seharusnya penataan pegawai sudah bisa dilakukan enam bulan sejak kepala daerah dilantik. Namun, hingga satu tahun belum ada penataan pegawai khususnya jabatan Eselon II yang dilakukan," kata Ketua DPRD Kota Yogyakarta Sujanarko di Yogyakarta, Senin.
Ia khawatir, jika kekosongan jabatan tersebut dibiarkan berlarut-larut, maka akan berdampak pada menurunnya kualitas kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyelesaikan program atau kegiatan yang sudah direncanakan.
Saat ini, lanjut dia, terdapat belasan jabatan pejabat Eselon II yang masih kosong dan hanya diisi oleh pelaksana tugas.
Selain penataan pegawai, Sujanarko juga menyoroti lemahnya proses penegakan peraturan daerah, salah satunya eksekusi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame yang sudah ditetapkan sejak 2015.
"Sampai saat ini, masih banyak reklame luar ruang yang masuk kategori melanggar namun belum dieksekusi," katanya yang kemudian mengingatkan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menjaga komitmennya terhadap penegakan peraturan daerah.
Sementara itu, Ketua RT 30 RW 08 Kelurahan Pandeyan Kecamatan Umbulharjo, Wantoro, mengatakan sudah banyak program atau kegiatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta dan langsung dirasakan warga.
"Misalnya pembangunan talud dan saluran air hujan serta kegiatan untuk penataan kawasan kumuh. Banyak yang sudah dilakukan," katanya.
Hanya saja, Wantoro meminta agar kepala daerah, baik Wali Kota Haryadi Suyuti maupun Wakil Wali Kota Heroe Poerwadi memberikan perhatian yang lebih kepada warga dengan sering turun ke wilayah. "Misalnya kegiatan `blusukan` menemui warga secara langsung bisa diperbanyak," katanya.
Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan, sudah berusaha mewujudkan visi dan misi seperti yang disampaikan saat kampanye pemilihan kepala daerah dalam rencana pembangunan selama lima tahun kepemimpinan mereka.
Sedangkan untuk penataan pegawai, ia mengatakan sudah dalam proses dan meminta pegawai untuk tidak khawatir dengan hasil yang nantinya akan ditetapkan. "Penataan pegawai akan dilakukan transparan," katanya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan salah satu fokus pemerintah saat ini adalah peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.
"Salah satu program yang baru saja diluncurkan adalah `Gandeng Gendong` dengan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Di dalam program tersebut, terdapat lima unsur yang saling bekerja sama yaitu pemerintah daerah, kampus, perusahaan, komunitas dan kampung.
Berita Lainnya
Pemkab Bantul meminta ASN perhatikan aturan cuti bersama Lebaran
Kamis, 28 Maret 2024 12:50 Wib
Tergantung pemda, pemenuhan formasi guru PPPK
Sabtu, 23 Maret 2024 15:25 Wib
Bupati Bantul: ASN harus menjadi pengubah dan pembaru
Kamis, 21 Maret 2024 17:56 Wib
Meskipun berstatus ASN PPPK, guru dapat menjadi kepala sekolah
Kamis, 21 Maret 2024 6:12 Wib
Dongkrak daya beli, pemda harus bagikan THR-gaji 13 ASN tepat waktu
Selasa, 19 Maret 2024 6:10 Wib
THR dan gaji ke-13 ASN dongjrak daya beli masyarakat Indonesia
Minggu, 17 Maret 2024 7:12 Wib
Anggaran Rp99,5 triliun untuk bayar THR-gaji ke-13 ASN
Jumat, 15 Maret 2024 20:05 Wib
Perangkat desa dan honorer tak dapat THR
Jumat, 15 Maret 2024 19:45 Wib