BPBD belum terima permohonan bantuan air bersih

Kulon Progo (Antaranews Jogja) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, belum menerima permohonan bantuan air bersih dari warga yang wilayahnya mengalami kesulitan air bersih.

"Sampai saat ini, kami belum menerima permohonan bantuan air bersih dari masyarakat. Selain itu, kami juga belum menerima laporan adanya wilayah yang mengalami kesulitan air bersih," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo Gusdi Hartono di Kulon Progo, Kamis.

Ia mengatakan saat ini masih pada masa transisi dari musim hujan ke musim kemarau, sehingga belum ada laporan kekeringan. Selain itu, pembangunan infrastruktur jaringan air bersih yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) dan PDAM Kulon Progo, jumlah wilayah yang mengalami kekurangan air bersih akan berkurang.

Gusdi mengakui ancaman kekeringan tetap berpotensi terjadi di Kulon Progo, khususnya di wilayah perbukitan menoreh, yakni Kecamatan Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang dan sebagian Pengasih.

"Kelima wilayah itu pasti langganan kekeringan. Hanya saja mungkin secara data kuantitas akan berkurang karena berkembangnya infrastruktur penyediaan air bersih," kata Gusdi, kemarin.

Terkait adanya distribusi air bersih di Kecamatan Girimulyo, Gusdi mengaku belum menerima laporan dari pihak yang memberikan bantuan. Untuk itu, BPBD Kulon Progo memberikan kebijakan bahwa pelaksanaan bantuan droping air bisa dilakukan oleh siapa saja baik sektoral seperti TNI, Polri, LSM, maupun dari komponen masyarakat. Hanya saja, selaku koordinator, BPBD meminta agar diberikan laporan. Hal itu diperlukan untuk mensinkronkan dengan data BPBD terkait program ke depan dalam penanganan kekeringan.

"Kalau tidak memberikan loporan, data kami timpang, misalnya sektoral pada melakukan dropping air sendiri-sendiri dan tidak lapor, pengertian saya tahun ini kekeringannya nol padahal mereka pada melaksanakan sendiri-sendiri itu kan berarti program-program kami tidak jalan, " katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kulon Progo Eko Pranyoto mengatakan sampai saat ini belum ada yang mengajukan permohonan bantuan air bersih.

"Saat ini, kami menunggu koordinasi BPBD supaya pelayanan kekeringan dapat sesuai prioritas," katanya.

Ketua Tagana Kulon Progo Miskijo mengatakan pihaknya sudah mulai melakukan asesmen wilayah-wilayah yang sudah terdampak dan kemungkinan terdampak kekeringan. Sementara ini sudah ada dua permohonan dropping air bersih yaitu dari wilayah Desa Purwosari Kecamatan Girimulyo dan Desa Kembang Kecamatan Nangulan walaupun masih ditampung di posko.

"Kami sudah berusaha mencari CSR untuk membantu kelancaran giat kami. Armada kami juga sudah siap, kami tinggal menunggu kordinasi dari BPBD Kulon Progo. Kami memiliki satu armada, kalau darurat kami bisa pinjam di provinsi, "katanya.