Menteri Desa mendorong desa mendirikan Bumdes

id menteri desa

Menteri Desa mendorong desa mendirikan Bumdes

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta/ama/17)

Gunung Kidul (Antaranews Jogja) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mendorong desa di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendirikan badan usaha milik desa untuk memperoleh pendapatan sendiri.

Eko Putro di Gunung Kidul, Jumat, mengatakan saat ini pemerintah juga mendorong melalui pelibatan BUMN dan swasta untuk meningkatkan roda perekonomian BUMDes.

"Pengelolaan daerah wisata yang bagus, sekarang wisatawan datang pagi, sore pulang jadi tidak menginap. Kami harapkan dana desa bisa dipakai untuk membuat home stay sehingga wisatawan bisa menginap jadi uang bisa mengendap," harap Eko.

Menurut dia, setiap desa memang harus memiliki perbedaan perkembangan BUMDes. Seperti di Desa Bejiharjo yang sudsh berani memasang target pendapatan tahun ini Rp5 miliar.?

U tuk penguatan BUMDes ini, pihaknya juga menggandeng dunia usaha seperti perbankan dan dunia usaha lain, seperti BRI dengan corporate social responsibility (CSR) serta Lion Air dengan Lion Parcel yang bisa untuk tambahan unit usaha.

Mendes PDTT juga menyatakan pemerintah pusat akan menaikkan dana desa.

Tahun depan kata dia, Presiden Jokowi akan menaikkan dana desa pada kisaran Rp73 triliun sampai Rp80 triliun sesuai kemampuan keuangan negara.

"Aturan penggunaan juga akan dipermudah dengan banyaknya aturan yang dihapus dengan aturan baru yang memudahkan desa," katanya.?

Dia berharap desa tidak perlu takut kagi dalam menggunakan dana desa. Yang terpenting dana desa tidak dikorupsi.

"Kalau dikorupsi langsung kami tangkap. Namun kalau dikriminalisasi akan kami advokasi. Silakan lapor ke satgas dana desa apabila ada upaya kriminalisasi pemerintah desa, akan kami bela," katanya.

Kesalahan administratif menurutnya tidak bisa dikriminalkan sehingga akan ada pembelaan hukum. Selain itu, saat ini sudah ada sistem keuangan desa yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan? dan Pembangunan (BPKP) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui sistem keuangan desa.

"Desa tinggal memasukkan data, nanti sudah ada format laporan otomatis. Jadi sangat mudah," katanya.

Ia berharap BUMDes seperti Desa Bejiharjo dikembangkan di seluruh desa wisata di Kabupaten Gunung Kidul, dan pihaknya mengapresiasi perubahan dari pertanian ke pariwisata mampu mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Gunung Lidul dari 23 persen turun menjadi 17 persen. Penurunan lima persen selama tiga tahun cukup bagus, meski masih di bawah rata-rata nasional.

"Kalau ini konsisten dilakukan dan kami melakukan pendampingan, sehingga desa wisata lebih berkembang, saya yakin lima tahun lagi tidak ada kemiskinan di Gunung Kidul," ulasnya.?

Sementara itu, Bupati Gunung Kidul Badingah mengatakan upaya untuk menekan angka kemiskinan terus dilakukan. Saat ini upaya untuk mendorong desa dilakukan dengan mendirikan BUMDes.

"Kami mendorong satu desa minimal satu BUMDes, jadi kami akui BUMDes bisa mendorong kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta mendongkrak pendapatan asli desa," katanya