Yogyakarta (Antaranews Jogja) - Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mendorong Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun "standart operasional prosedure" (SOP) penanggulangan bencana Gunung Merapi, baik saat terjadi letusan freatik maupun magmatik.
"Berikan informasi yang tepat agar dapat dijadikan panduan bagi seluruh instansi, swasta dan masyarakat dalam melakukan penanggulangan bencana," kata Eko di Yogyakarta, Rabu.
Selain SOP penanggulangan bencana, menurut dia, ke depan juga perlu didukung regulasi yang dibuat pemerintah pusat untuk memudahkan Pemda DIY dalam proses penganggaran penanggulangan bencana.
"Perlu regulasi yang sederhana dan memangkas birokrasi yang rumit agar Pemda dapat melakukan pertolongan dan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana secara cepat," kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DIY ini.
Selain itu, lanjut dia, dalam penanggulangan bencana juga diperlukan pedoman pemanfaatan dana CSR (corporate social responsibility) yang prosedurnya mudah.
Pada prinsipnya, menurut dia, anggaran untuk penanggulangan bencana Gunung Merapi harus cukup memadai serta pemanfaatannya sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
Ia berharap masyarakat khususnya yang berada di kawasan rawan bencana (KRB)di lereng Gunung Merapi tetap waspada serta selalu mengikuti perkembangan informasi dan mengikuti langkah yang direkomendasikan pemerintah.
"Kita juga menghimbau agar tidak ada pihak yang melakukan hoax atau kebohongan terkait dengan penanggulangan bencana gunung Merapi," kata dia.
(
Pemda diminta menyusun "SOP" penanggulangan bencana Merapi
Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto (Dok istimewa)
