Jakarta (Antaranews Jogja) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan empat risiko yang bisa mempengaruhi kinerja perekonomian pada 2019.
"Risiko pertama adalah tren preferensi konsumsi masyarakat yang lebih memilih tabungan dan perubahan pola konsumsi, namun tidak tersalurkan kembali ke sektor riil," kata Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI membahas Kerangka Ekonomi Makro 2019 di Jakarta, Senin.
Sri Mulyani mengatakan risiko kedua, terdapat potensi dari investor untuk menahan investasi langsung, karena menunggu dari hasil pemilu.
Risiko ketiga, adanya normalisasi kebijakan moneter, tidak hanya di AS dan Eropa, yang dapat mempengaruhi kinerja investasi di sektor keuangan.
"Kebijakan perpajakan AS juga berisiko terhadap aliran dana pada negara berkembang, termasuk Indonesia," tambah Sri Mulyani.
Risiko keempat, adanya kebijakan proteksionisme perdagangan AS, yang perlu diwaspadai dampaknya pada kinerja ekspor.
"Selain itu, perlu diwaspadai perkembangan perang dagang AS dengan China," ujarnya.
Sri Mulyani mengatakan untuk menghadapi risiko tersebut, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah mitigasi sebagai antisipasi.
Mitigasi tersebut antara lain dengan menyiapkan kebijakan fiskal yang mendorong investasi dan daya saing serta ekspor dalam rangka mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas.
Kebijakan fiskal tersebut mencakup pemberian insentif fiskal untuk peningkatan investasi dan belanja negara yang ekspansif dan mengarah kepada sektor yang produktif dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur.
Kemudian, mendorong pemanfaatan skema KPBU/PPP untuk meningkatkan peran swasta membangun infrastruktur dan menyiapkan bantuan sosial yang tepat sasaran dan tepat waktu kepada masyarakat miskin.
"Selain itu, adanya sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong konsumsi," kata Sri Mulyani.
Pemerintah juga menjaga kepastian hukum dan keberlangsungan kebijakan pemerintah serta menciptakan situasi ekonomi dan politik yang terjaga dan kondusif dalam menjaga kepastian usaha dan investasi.
Kemudian, memastikan adanya kelanjutan reformasi kebijakan untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi serta menjaga inflasi untuk mempertahankan daya beli masyarakat.
Selain itu, mendorong ekspor yang berbasis non komoditas (migas) dan memiliki nilai tambah yang tinggi serta memperluas pasar baru di negara-negara yang prospektif seperti Afrika, Timur Tengah, dan Eropa Timur.
Berita Lainnya
Kemenkeu memfasilitasi ruang fiskal program makan siang gratis
Jumat, 5 April 2024 20:15 Wib
Menkeu di MK: Bukan biayai bansos, pemblokiran anggaran
Jumat, 5 April 2024 17:21 Wib
Sri Mulyani di MK: Bantuan kemasyarakatan presiden bukan dari perlinsos
Jumat, 5 April 2024 15:27 Wib
Menkeu Sri Mulyani percayai forum di MK menjadi cara merawat nalar publik
Jumat, 5 April 2024 10:22 Wib
Realisasi anggaran pemilu 2024 tembus Rp23,1 triliun, ungkap Menkeu
Selasa, 26 Maret 2024 7:08 Wib
Dugaan korupsi pendanaan di LPEI dideteksi sejak 2019
Senin, 18 Maret 2024 12:44 Wib
Menkeu laporkan fraud debitur LPEI kepada Kejagung
Senin, 18 Maret 2024 12:26 Wib
RI kirim 10 juta dosis vaksin polio ke Afghanistan
Kamis, 7 Maret 2024 20:55 Wib